Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi lahan kritis menjadi salah satu langkah utama mencegah banjir di berbagai daerah, termasuk dengan memanfaatkan pendanaan dari pasar karbon sukarela.
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) Dyah Murtiningsih dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/) mengatakan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pekan ini tak lepas dari kondisi lahan kritis di enam daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, lima DAS di Sumatera Utara, dan enam DAS di Sumatera Barat.
“Karena itu rehabilitasi harus dilakukan secara massif dengan dukungan berbagai skema pendanaan, termasuk voluntary carbon market,” ujarnya.
Dyah menjelaskan pemerintah telah menetapkan target pemulihan lahan kritis seluas 12,3 juta hektare sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. Data lahan kritis tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL) dan rencana tahunan rehabilitasi.
Kemenhut, kata dia, telah mengarahkan seluruh unit teknis untuk memprioritaskan rehabilitasi di DAS-DAS rawan banjir. Rehabilitasi dilakukan baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan melalui skema berbasis masyarakat, pemerintah daerah, dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
“Untuk hutan produksi, kami akan memonitor realisasi rehabilitasi oleh pemegang PBPH. Di kawasan konservasi kami berkoordinasi dengan Ditjen KSDAE, sementara perhutanan sosial juga diarahkan ke lokasi-lokasi kritis,” katanya.
Dyah menekankan bahwa pembiayaan rehabilitasi tidak mungkin bertumpu pada APBN saja. Karena itu, pemerintah mengembangkan berbagai skema termasuk APBD, kerja sama luar negeri, CSR perusahaan, kewajiban PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan), hingga pemanfaatan pasar karbon sukarela.
“Melalui skema voluntary carbon market, PBPH dapat melakukan rehabilitasi di lahan-lahan yang ditetapkan pemerintah dan menghasilkan nilai ekonomi karbon. Ini potensi besar untuk mempercepat pemulihan lahan kritis,” ujarnya.
Selain rehabilitasi vegetatif, Kemenhut juga memperkuat pembangunan bangunan sipil teknis seperti dam pengendali, dam penahan, sumur resapan, dan biopori di lereng-lereng curam dan kawasan rawan erosi.
Kemenhut saat ini mengoperasikan enam persemaian besar dan 54 persemaian berkapasitas satu juta bibit di seluruh provinsi, yang dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi di APL. Selain itu, Kebun Bibit Rakyat (KBR) terus didorong agar kelompok tani hutan dapat memproduksi bibit sendiri.
Untuk hulu DAS yang berada di APL, Dyah mengatakan pendekatan kepada pemilik lahan sangat penting agar rehabilitasi dapat berjalan efektif.
“Kita dorong penanaman tanaman keras dan MPTS agar masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi. Upaya ini harus dilakukan bersama-sama dengan pemda dan masyarakat,” katanya.
Kemenhut mencatat banjir pekan ini melanda enam DAS di Aceh (Krueng Geukuh, Krueng Pasee, Krueng Keureto), lima DAS di Sumatera Utara (Kolang, Sibuluan, Aek Pandan, Badiri, Garoga), serta enam DAS di Sumatera Barat (Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kiri, Ulakan Tapis).
Dyah memastikan Kemenhut terus memperkuat pengelolaan DAS secara menyeluruh untuk menekan risiko banjir dan longsor.
“Kami bekerja agar rehabilitasi di hulu berjalan cepat dan tepat sasaran. Upaya ini kunci mengurangi risiko bencana dan memulihkan fungsi ekologis kawasan,” ujarnya. ***
