PNBP Lingkungan Melonjak, KLH Siapkan Pasar Karbon Nasional Sebagai Sumber Peneriman Baru

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat kinerja luar biasa dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025.

Hingga triwulan III, realisasi PNBP mencapai Rp509,38 miliar, atau 543,21 persen dari target tahunan sebesar Rp93,77 miliar.

Capaian lebih dari lima kali lipat ini menunjukkan meningkatnya efektivitas tata kelola lingkungan yang transparan, produktif, dan berintegritas.

Untuk terus memperkuat kontribusi sektor lingkungan terhadap pendapatan negara, KLH kini mengembangkan pasar karbon nasional sebagai salah satu instrumen strategis peningkatan PNBP.

Read also:  Karhutla Capai 202 Ribu Hektare, 57 Persen di Kawasan Hutan

Melalui pengembangan tata kelola karbon, pemerintah menyiapkan mekanisme sertifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), memperluas partisipasi sektor swasta dalam perdagangan karbon, dan merancang skema label karbon bagi organisasi dan produk yang memenuhi standar berkelanjutan.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif mengatakan peningkatan penerimaan PNBP menjadi bukti bahwa kebijakan lingkungan hidup dapat berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi.

“Setiap rupiah dari PNBP bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi wujud komitmen kita menjaga bumi untuk generasi mendatang,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2025).

Read also:  Pemerintah Percepat Pemulihan PLTP Sarulla, Siapkan Investasi Baru Optimalkan Potensi Panas Bumi 1.100 MW

Menurutnya, PNBP berperan penting sebagai sumber pendanaan tambahan bagi program prioritas nasional di bidang lingkungan hidup, termasuk rehabilitasi kawasan hutan, penguatan sistem pemantauan kualitas udara, serta peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan di berbagai daerah.

Pengelolaan PNBP oleh KLH/BPLH dilakukan berdasarkan PMK Nomor 155 Tahun 2021 jo. PMK Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 serta PP Nomor 47 Tahun 2023, yang mencakup layanan seperti perizinan lingkungan, uji laboratorium, sertifikasi, serta pelatihan lingkungan hidup.

Read also:  Optimalkan Potensi Bioekonomi untuk Kelestarian Hutan, Kemenhut Dorong Penguatan KPH

Seluruh proses pelaporan dilakukan secara digital melalui portal
ssdpnbp.kemenkeu.go.id yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan transparansi dan akurasi data secara real time.

Untuk mempertahankan tren positif ini hingga akhir tahun, KLH/BPLH menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembinaan unit usaha agar patuh terhadap ketentuan lingkungan, serta meningkatkan kapasitas layanan laboratorium agar hasil uji diakui secara nasional dan internasional.

***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Karhutla Meningkat, Pemerintah Perkuat Operasi Terpadu di Tiga Provinsi Kalimantan

Ecobiz.asia — Pemerintah memperkuat operasi terpadu pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menyusul peningkatan hotspot berkepercayaan...

Gerakan Jemaat Jaga Bumi, KLH Dorong HKBP Perkuat Pilah Sampah Menuju Gereja Hijau

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mendorong organisasi keagamaan mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sampah melalui perubahan perilaku jemaat. Menteri LH/Kepala...

Karhutla Capai 202 Ribu Hektare, 57 Persen di Kawasan Hutan

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa berdasarkan pemantauan periode Januari hingga Juli 2026, luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) nasional...

Resmi! Pemerintah Serahkan Dua Izin Panas Bumi, Siapkan Lima WKP dan Tujuh WPSE

Ecobiz.asia — Pemerintah menyiapkan lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan tujuh Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) untuk ditawarkan pada 2026 guna...

Dorong Pemanfaatan Panas Bumi 23,2 GW, Pemerintah Minta Pemegang Konsesi Segera Realisasikan Proyek

Ecobiz.asia — Pemerintah mendorong percepatan pengembangan panas bumi nasional dengan meminta pemegang konsesi segera merealisasikan proyek yang telah memperoleh izin. Langkah tersebut diperlukan untuk...

TOP STORIES

NHM Kembangkan Pertanian Modern 10 Hektare di Kao Barat untuk Dukung Ketahanan Pangan

Ecobiz.asia -- PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) mendorong modernisasi sektor pertanian di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, melalui penerapan teknologi dan...

PHE Dorong Percepatan Ekosistem Natural Hydrogen untuk Perkuat Ketahanan Energi Indonesia

Ecobiz.asia — PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, mendorong percepatan pengembangan natural hydrogen di Indonesia sebagai salah satu sumber energi masa depan...

MedcoEnergi Salurkan Bantuan Logistik bagi Masyarakat Terdampak Gempa NTT

Ecobiz.asia -- PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa kebutuhan logistik dan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7...

WRI Indonesia Dorong Penguatan Data dan MRV Emisi Metana Sektor Persampahan

Ecobiz.asia -- World Resources Institute (WRI) Indonesia mendorong penguatan kualitas data persampahan dan sistem measurement, reporting, and verification (MRV) untuk mempercepat upaya pengurangan emisi...

PGN Gagas Ajukan Tambahan Alokasi Gas CNG hingga 30 BBTUD untuk Periode 2026-2030

Ecobiz.asia -- PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), mengajukan tambahan alokasi gas bumi untuk kebutuhan compressed...