Ecobiz.asia – Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membahas pengembangan pembiayaan inovatif untuk pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik saat menerima sejumlah tokoh global di bidang lingkungan dan kebijakan publik di Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (17/6/2026).
Tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain mantan Presiden Kosta Rika José María Figueres, mantan Wakil Presiden Komisi Eropa Frans Timmermans, dan mantan Senator Amerika Serikat Russ Feingold.
Pertemuan membahas peluang kerja sama internasional dalam penguatan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies ikonik, serta pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
Rohmat mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis dalam agenda konservasi global dan pengendalian perubahan iklim. Hutan Indonesia tidak hanya memiliki nilai penting bagi pembangunan nasional, tetapi juga berperan menjaga keanekaragaman hayati dunia, stabilitas iklim, tata air, serta penghidupan masyarakat.
“Indonesia terus menunjukkan aksi nyata pengendalian perubahan iklim melalui pelestarian hutan, penguatan kawasan konservasi, perlindungan spesies, serta peningkatan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya.
Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 27 juta hektare kawasan konservasi dan kawasan lindung, termasuk 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies langka dan ekosistem penting.
Menurut Rohmat, konservasi hutan merupakan salah satu pilar utama kontribusi Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari pengembangan pembiayaan iklim yang kredibel dan terukur.
Dalam pertemuan tersebut, Rohmat memaparkan langkah pemerintah memperkuat pembiayaan konservasi melalui pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertugas menyusun strategi dan instrumen pendanaan konservasi periode 2026-2030.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta sejumlah lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.
Menurut Rohmat, pemerintah tengah menjajaki berbagai instrumen pendanaan konservasi, seperti pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship satwa liar, program one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, hingga berbagai bentuk kemitraan dengan sektor swasta dan filantropi.
“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan untuk memperkuat konservasi, bukan mengomersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Dana yang dihimpun melalui berbagai instrumen tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies prioritas, peningkatan kapasitas polisi kehutanan dan ranger, penguatan sistem pemantauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan dan masyarakat hukum adat.
Selain membahas pembiayaan konservasi, pertemuan juga membuka peluang kerja sama dalam penguatan tata kelola kawasan konservasi, pengembangan sistem data dan pemantauan geospasial, peningkatan kapasitas pengelola kawasan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi.
Rohmat menegaskan seluruh skema pembiayaan yang dikembangkan akan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap berbagai pengalaman internasional mengenai blended finance, conservation trust fund, maupun endowment fund dapat memperkaya upaya Indonesia membangun sistem pembiayaan konservasi yang berkelanjutan dan efektif,” ujarnya. ***
