Ecobiz.asia – Dua lembaga terkemuka, Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP) dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) resmi bergabung dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA), sebuah platform internasional untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan aksi iklim di negara-negara berkembang.
UNDP dan TBI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), mitra pemerintah pelaksana utama GBFA, sebagai knowledge partners, di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York, Kamis, 26 September 2024.
Kemenko Marves memimpin pembentukan forum GBFA selama Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022, bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
MoU ditandatangani oleh Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti, bersama Claire Van der Vaeren, Chief, CO Liaison and Coordination (COLAC) mewakili UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific, serta Country Director TBI Indonesia, Shuhaela Haqim
Baca juga: Kemenhub Bentuk Pokja Aksi Iklim, Dorong Pengurangan Karbon Sektor Transportasi
Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, bersama dengan Duta Khusus GBFA Mari Pangestu dan Managing Director TBI Asia Pasifik, Jalil Rasheed, menyaksikan penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York.
Luhut mengatakan GBFA penting untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan memajukan SDGs.
“Visi GBFA sebagai organisasi internasional secara khusus akan menyokong negara-negara berkembang dalam menstrukturkan proyek-proyek pembangunan mereka untuk menarik penanam-penanam modal potensial,” ujar Luhut.
Negara-negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan yang mencapai tiga triliun dolar AS untuk aksi iklim dan SDGs.
Kesenjangan ini menuntut upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan investasi keuangan, menerapkan mekanisme pendanaan inovatif, dan mendapatkan komitmen dari pemerintah serta sektor swasta.
GBFA didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan platform pembiayaan yang dipimpin negara-negara Selatan terkait SDG dan aksi iklim.
Nani Hendiarti menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mencapai dampak positif GBFA.
“Bermitra dengan knowlegde partners strategis merupakan langkah penting untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan dalam GBFA. Sebagai organisasi non-pemerintah internasional atau organisasi filantropi dengan keahlian yang luas dan tujuan yang sejalan, knowledge partners mendukung GBFA dalam merancang program, mobilisasi dana, dan memajukan misi serta kegiatan yang memenuhi standar internasional,” Nani menambahkan.
Claire Van der Vaeren, Chief, CO Liaison and Coordination (COLAC) UNDP, menyatakan, UNDP telah menjadi mitra jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran.
“Kami menyadari bahwa kesenjangan pembiayaan untuk SDG sangat besar, dan kerja sama melalui GBFA dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta serta membantu mencapai hasil pembangunan yang nyata,” katanya.
Baca juga: SOFO 2024, Laporan Terbaru FAO Ungkap Perubahan Iklim Bikin Tekanan pada Hutan Meningkat
Sementara Shuhaela Haqim, TBI Indonesia Country Director mengatakan pihaknya antusias membawa TBI ke dalam aksi bersama GBFA.
“Kami percaya pada kekuatan solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang besar terkait SDG dan aksi iklim, yang berpotensi memberikan manfaat bagi jutaan komunitas di seluruh dunia. Dengan kememimpinan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan dukungan penuh mitra-mitra internasional utama, kami yakin GBFA dapat memberikan hasil yang berdampak,” ujar dia. ***