Kemenhub Bentuk Pokja Aksi Iklim, Dorong Pengurangan Karbon Sektor Transportasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Perhubungan membentuk Tim Kelompok Kerja Aksi Iklim yang akan berfokus pada tindak lanjut dan mendukung aksi Kemenhub dalam mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

Aksi tim ini nantinya akan memperkuat komitmen dan keseriusan Kemenhub dalam implementasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor transportasi.

Sekretaris Jenderal Kemenhub lewat sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kawasan dan Lingkungan Djarot Tri Wardhono menjelaskan, pembentukan Pokja ini diharapkan dapat dirumuskan komitmen dan target transportasi yang lebih terukur. Sehingga hal ini dapat direalisasikan dalam upaya pengendalian GRK di sektor transportasi.

Baca juga: Kurangi Emisi Karbon, Pabrik Ajinomoto Gunakan Listrik Bersih PLN 219 Ribu Unit REC Per Tahun

Read also:  Sorot Potensi Energi Terbarukan, Wamen LH Dorong Sungai Ciliwung Dikembangkan untuk PLTMH

“Kami harapkan dukungan dan kerjasama anggota Pokja serta stakeholder operator transportasi terkait dalam implementasinya,” kata Djarot dalam Pertemuan Tim Pokja GRK, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. 

Djarot menambahkan, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada inventarisasi emisi GRK Nasional untuk tahun 2022 tercatat bahwa emisi GRK transportasi adalah sebesar 159 juta ton CO2 atau sekitar 21,85% dari total emisi GRK di sektor energi. 

“Tindak lanjut pengendalian GRK ini dirasa sangat penting mengingat sektor transportasi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pengendalian GRK Indonesia,”sebutnya.

Adapun Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pandu Yunianto menuturkan, dari total emisi GRK transportasi, sekitar 94,69% disumbang oleh emisi transportasi darat dan sebagian emisi KA. 

Read also:  APHI Dukung Prabowo Koreksi Regulasi Pembakaran Lahan

Sementara, sebanyak 5,21% disumbang oleh emisi transportasi udara, dan sisanya adalah emisi transportasi laut. Untuk itu, aksi lanjut akan difokuskan pada pengendalian emisi sektor darat dan perkeretaapian.

“Saat ini telah terdapat penyusunan inventarisasi GRK dan penyusunan tools monitoringnya untuk transportasi darat dan sedang berprogres untuk penyusunan inventarsasi GRK sub sektor perkeretaapian,” ucap Pandu.

Baca juga: Foto Berita: Peluncuran Truk Listrik Volvo FM 6x4T Electric di Indonesia

Selain itu, Kemenhub juga melakukan program kemitraan dengan Pemerintah Kerajaan Ingrris. Program Kemitraan ini bernama UK Partnership for Accelerating Climate Transition Indonesia atau UK PACT. 

Read also:  Lulus Diklat, 586 Polisi Kehutanan Langsung Terjun ke Tapak Dukung Pengendalian Karhutla

UK PACT akan memberikan dukungan, mendorong penerapan, serta peningkatan target ambisi iklim di Indonesia. Program UK PACT di Indonesia berfokus kepada tiga sektor, yakni energi, kebijakan rendah karbon, dan mobilitas berkelanjutan. “Program ini diimplementasikan oleh konsorsium yang dipimpin oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia,”kata Pandu.

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 yang tertuang dalam Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia (ENDC). Saat ini di level nasional sedang terdapat pembahasan roadmap/peta jalan ENDC sekaligus mempersiapkan Second Nationally Determined Contribution (SNDC) untuk tahun 2031-2035. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...

Kemenhut Tanggapi Kritik Greenpeace Soal Karhutla, Beberkan Operasi Pemadaman hingga Sanksi ke Perusahaan

Ecobiz.asia - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menanggapi kritik Greenpeace Indonesia dengan menegaskan bahwa anggapan pemerintah tidak bertindak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak...

Pusat Data Butuh Tambahan 20 GW, Bahlil Siapkan Energi Bersih untuk Batam–Karimun–Bintan

Ecobiz.asia — Indonesia membutuhkan tambahan pasokan listrik sekitar 20 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pusat data. Pemerintah menyiapkan Batam, Karimun, dan Bintan sebagai...

Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Ecobiz.asia — Pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu tantangan utama transisi energi Indonesia karena sumber energi dan pusat permintaan listrik tersebar di wilayah berbeda....

TOP STORIES

Pertagas Kerahkan Tim Tanggap Darurat untuk Bantu Penanganan Karhutla di Sumsel

Ecobiz.asia -- PT Pertamina Gas (Pertagas), bagian dari Subholding Gas Pertamina, mengerahkan tim tanggap darurat dan mobil pemadam kebakaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan...

Uni Eropa Sepakati Kenaikan Ambang Penghapusan Kuota Karbon, Jaga Stabilitas Pasar

Ecobiz.asia – Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan ambang penghapusan kuota emisi dalam Market Stability Reserve (MSR) dari 400...

IWC-11 Dorong Pembiayaan Inovatif untuk Perluas Solusi Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Ecobiz.asia – Pembiayaan inovatif dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memperluas penerapan solusi pengelolaan perairan, mulai dari konservasi pesisir hingga penanganan sampah plastik. Isu...

PEP Tanjung Salurkan 1,16 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan dan Karhutla di Tabalong

Ecobiz.asia – PT Pertamina EP (PEP) Tanjung Field menyalurkan 1,156 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan sekaligus mendukung penanganan kebakaran hutan...

Tak Tebang Pilih, Menhut Bekukan Izin Enam Perusahaan di Kalteng terkait Karhutla

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan izin enam perusahaan yang terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Dengan penambahan tersebut,...