MRA Buka Akses Kredit Karbon Kehutanan Indonesia ke Pasar Global

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Langkah pemerintah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan sejumlah lembaga pengembang standar perdagangan karbon internasional membuka akses yang lebih luas bagi kredit karbon kehutanan Indonesia. 

Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham mengatakan dengan MRA berarti ada saling pengakuan antara standar yang dikembangkan Indonesia dengan standar dari negara atau organisasi internasional lain.

“MRA tidak harus menyamakan metodologi, cukup saling mengakui data dan standar verifikasi. Ini penting agar kredit karbon dari PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) kita bisa diterima di sistem global,” kata Ilham saat diskusi “Navigating Indonesia’s Carbon Market: Opportunities Under the Mutual Recognition Agreement” yang diselenggarakan oleh Carbonethics di Jakarta (28/05/2025).

Read also:  Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Baca juga: Indonesia Miliki Potensi Ekonomi Karbon hingga 34 Miliar Dolar AS pada 2030

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup baru saja menjalin MRA dengan lembaga pengembang standar karbon internasional Gold Standard Foundation. 

Saat ini upaya untuk menjalin MRA dengan lembaga pengembang standar internasional lainnya seperti PLan Vivo dan Verra juga sedang dilakukan. Indonesia juga sudah menjalin MRA bilateral Jepang.

Ilham menuturkan kredit karbon Indonesia perlu akses yang luas ke pasar global untuk merespons kebijakan dekarbonisasi di berbagai sektor seperti pelayaran dan penerbangan. 

Read also:  Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Selain itu ada juga regulasi global seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang dapat membuat produk ekspor nasional dikenai penalti dan bea tambahan.

“CBAM menghitung harga karbon dari negara asal. Tanpa pengakuan internasional terhadap sistem kita, kita akan dirugikan,” kata Ilham.

Baca juga: RGE dan TotalEnergies Kembangkan Proyek PLTS dan Baterai di Riau, Dukung Ekspor Listrik ke Singapura

Dia menjelaskan potensi besar kredit karbon sektor kehutanan yang dimotori PBPH. Ilham menjelaskan bahwa upaya reforestasi selama dua dekade terakhir menunjukkan tren positif. 

Read also:  Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

“Data tutupan lahan kita menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2000. Dan yang menarik, kontribusi terbesar berasal dari PBPH, bukan dari dana APBN maupun APBD,” jelasnya.

PBPH, menurut Ilham, bukan sekadar instrumen perizinan, tetapi juga menjadi motor utama dalam menciptakan carbon sink melalui kegiatan reforestasi oleh pihak swasta. “PBPH telah membuktikan bahwa pelaku usaha kehutanan bisa menjadi mitra aktif dalam agenda iklim nasional,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...