Indonesia Miliki Potensi Ekonomi Karbon hingga 34 Miliar Dolar AS pada 2030

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi hijau melalui pengelolaan karbon yang tepat. 

Hal ini disampaikan Belladonna Troxylon Maulianda, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam acara Carbon Talks 2.0 bertajuk “Navigating Indonesia’s Carbon Market: Opportunities Under the Mutual Recognition Agreement” yang diselenggarakan oleh CarbonEthics, di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Belladona menyebut bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia terkait karbon dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi hijau. 

Baca juga: Upaya Dekarbonisasi PIS untuk Mengejar Target Nol Emisi Karbon

“Kita memiliki begitu besar sumber daya alam terkait karbon yang bisa dioptimalkan. Ini memerlukan sinergi antara solusi berbasis alam dan teknologi agar dampaknya maksimal,” ujarnya.

Read also:  Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perkuat Aksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca COP17

Ia juga mengungkapkan bahwa potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.600 gigawatt, namun baru sekitar 7 gigawatt yang dimanfaatkan. Di sisi lain, potensi penyimpanan karbon melalui teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) mencapai 600 gigaton yang belum tergarap maksimal.

Menurutnya, sektor karbon dapat menghasilkan pendapatan antara 5 hingga 34 miliar dolar AS pada 2030. “Sebagian besar potensi tersebut berasal dari penerapan pajak karbon dan pengembangan pasar karbon,” katanya.

Read also:  Koalisi Electrify Now Dinilai Bisa Bantu Pendanaan Transmisi dan PLTS 100 GWp

Dalam rangka membangun ekosistem karbon nasional, Belladona menekankan pentingnya memperkuat seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir. Hal ini termasuk kerangka hukum yang kuat serta daya tarik investasi agar proyek-proyek karbon bersifat bankable dan diminati investor.

“Pemerintah telah memiliki landasan hukum melalui Perpres 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Perpres Nomor 14 Tahun 2024 tentang CCS. RUPTL 2025–2034 juga sudah mengakomodasi pengembangan energi baru terbarukan. Namun, masih dibutuhkan investasi sebesar Rp1.700 triliun hingga tahun 2038,” jelasnya.

Read also:  Potensi Dana Karbon Riau Besar, Konservasi Gambut dan Satwa Jadi Kunci

Baca juga: ACEXI Dorong Desentralisasi Pengelolaan Karbon demi Keadilan Ekonomi Hijau

Belladona juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional melalui mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk membuka akses pasar karbon global. MRA, menurutnya, penting untuk menjaga kredibilitas standar karbon dan memperkuat kedaulatan iklim nasional.

Beberapa bentuk kerja sama yang sudah berjalan mencakup MRA dengan Gold Standard, serta mekanisme Joint Credit Mechanism (JCM) bersama Jepang yang telah berlangsung sejak 2012 untuk proyek CCS dan CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage). ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...