Inggris Alokasikan 2,8 Juta Poundsterling Bantu Pengembangan Peta Jalan Perdagangan Karbon Indonesia

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Indonesia dan Inggris memperkuat kerja sama bilateral di sektor iklim dan lingkungan dengan menempatkan pengembangan pasar karbon sebagai salah satu prioritas utama. 

Inggris melalui program UK PACT mengalokasikan dana sebesar £2,8 juta selama tiga tahun ke depan untuk mendukung peta jalan perdagangan karbon lintas sektor di Indonesia, termasuk penguatan Sertifikat Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan sistem registri nasional yang kredibel dan transparan.

Dalam pertemuan bilateral di Jakarta, Kamis (17/4/2025), kedua negara sepakat mempercepat penguatan sistem perdagangan karbon Indonesia guna mendukung target penurunan emisi dan transisi energi berkeadilan.

Baca juga: Menteri LH Ungkap Progres Revisi Perpres Perdagangan Karbon, Akomodasi Sertifikasi Voluntary

Read also:  ADM Capital Buka Peluang Pembiayaan Karbon di Riau, Integritas Proyek Jadi Kunci

Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa pasar karbon menjadi instrumen penting dalam mencapai target puncak emisi pada 2030 dan netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. 

“Kami percaya, kerja sama internasional yang kuat adalah kunci untuk memastikan transisi energi yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menegaskan kembali komitmennya terhadap Paris Agreement, termasuk menjaga agar kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5 derajat Celsius. 

Baca juga: Pemerintah Siap Luncurkan GISCO, Sediakan Pembiayaan Dekarbonisasi Industri Manufaktur

Read also:  Incar Dekarbonisasi Sektor Wisata, Pertamina NRE Garap Pasar Kredit Karbon Ritel Lewat Wisatawan Candi Borobudur

Komitmen itu dituangkan dalam target Nationally Determined Contributions (NDC) masing-masing negara. Indonesia menjadikan sektor kehutanan dan energi sebagai pilar utama dalam mencapai target tersebut.

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Iklim Inggris, Kerry McCarthy, menyepakati pembahasan lanjutan bertajuk High Integrity Carbon Market Opportunity yang akan digelar pada Mei 2025. 

Forum ini diharapkan menjadi landasan bagi integrasi pasar karbon Indonesia dengan standar internasional.

Selain isu perdagangan karbon, kedua negara juga menyoroti pengelolaan sampah plastik dan konservasi keanekaragaman hayati. Inggris menyatakan dukungan terhadap pembaruan Rencana Aksi Nasional Polusi Plastik Indonesia dan penguatan platform Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP).

Read also:  Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Baca juga: MRA dengan Verra Dapat Sambutan Positif, CEO TruCarbon: Tingkatkan Daya Tarik Kredit Karbon Indonesia

Dalam bidang biodiversitas, Pemerintah Inggris membuka peluang kerja sama dalam pendanaan, penguatan sistem monitoring hutan dan gambut, serta pengelolaan lanskap berkelanjutan.

Menutup pertemuan, kedua menteri menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. 

“Perlindungan lingkungan bukan hanya soal karbon offset, tetapi juga tentang menjaga keindahan dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” kata Menteri McCarthy.

Pertemuan ini menjadi pijakan strategis bagi pembaruan kemitraan iklim antara Indonesia dan Inggris dalam menghadapi krisis iklim secara inklusif dan berorientasi masa depan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...