Ecobiz.asia – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dan WWF-Indonesia memperluas kerja sama pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) berkelanjutan sebagai instrumen pengurangan emisi. Program yang diterapkan pada 40 organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut tercatat menurunkan emisi sebesar 48% atau setara 586,42 ton CO₂-eq dibandingkan skenario belanja konvensional.
Perluasan kerja sama ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Chief Conservation Officer WWF-Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki di Yogyakarta, Senin (14/9/2026).
PKS tersebut merupakan perluasan dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada 2025 tentang kolaborasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ni Made mengatakan penerapan prinsip keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi semakin penting karena pemerintah kini dapat mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk dan jasa yang dibeli.
“Dulu mungkin kita bisa menentukan sendiri tanpa kemudian melihat bahwa barang atau jasa yang kita akan gunakan itu mempunyai dampak positif bagi lingkungan atau tidak. Sekarang sudah ada sertifikasi berkaitan dengan barang-barang yang dalam proses pembuatannya maupun pengolahannya betul-betul memperhatikan lingkungan,” kata Ni Made.
Menurut dia, implementasi kebijakan PBJ berkelanjutan masih membutuhkan pemahaman yang lebih luas serta dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih mudah di lingkungan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan ini bisa kita luaskan. Memang ini sesuatu yang baru, belum semua memahami terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan ini,” ujarnya.
Dalam implementasinya, program PBJ berkelanjutan telah melibatkan 40 OPD di DIY dan menghasilkan penurunan emisi sebesar 586,42 ton CO₂-eq atau 48% dibandingkan skenario business as usual.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY menjadi salah satu OPD dengan capaian pengurangan emisi terbesar, yakni 165,56 ton CO₂-eq.
Menurut WWF-Indonesia, capaian tersebut menggambarkan besarnya dampak absolut yang dapat dihasilkan OPD dengan skala belanja atau volume operasional besar. Di sisi lain, OPD dengan anggaran lebih kecil tetap memiliki peluang berkontribusi melalui optimalisasi porsi belanja yang memenuhi prinsip keberlanjutan.
Selain pengadaan berkelanjutan, kerja sama Pemda DIY dan WWF-Indonesia mencakup dukungan terhadap pengelolaan sampah serta upaya mendorong dunia usaha menggunakan komoditas yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, termasuk melalui sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
Chief Conservation Officer WWF-Indonesia Dewi Lestari Yani Rizki mengatakan praktik yang dikembangkan DIY menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan melalui tata kelola pemerintahan dan kolaborasi multipihak.
“Apa yang dilakukan Yogyakarta ini adalah model tata kelola pemerintahan yang diwujudkan melalui implementasi terus-menerus dari pembangunan berkelanjutan dan hanya mungkin dicapai melalui kolaborasi multipihak. Upaya ini terbukti berdampak positif terhadap mitigasi perubahan iklim,” kata Dewi.
Ia mengatakan WWF-Indonesia berkomitmen mendukung Pemda DIY dalam memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan dan berharap praktik tersebut dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Dalam kerja sama tersebut, WWF-Indonesia bersama Pemda DIY juga melakukan pendampingan dan fasilitasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik yang mendukung mitigasi perubahan iklim.
Pendekatan multisektoral itu diarahkan untuk menghasilkan manfaat sekaligus, mulai dari menjaga keanekaragaman hayati, mendorong ekonomi sirkular lokal, hingga mempercepat penerapan kebijakan hijau di tingkat daerah dan mendukung target penurunan emisi nasional. ***
