Ecobiz.asia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Republik Turki Alparslan Bayraktar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang energi dan sumber daya mineral.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Turkiy Recep Tayyip Erdogan usai pertemuan bilateral antara kedua pemimpin negara.
“MoU antara kedua negara ini akan membuka peluang transfer teknologi dan inovasi di sektor energi, yang akan mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia. Dengan dukungan dan kolaborasi dari mitra internasional, kita dapat mengejar swasembada energi sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil.
Baca juga: PHE dan Media Perkuat Komitmen Untuk Sukseskan Ketahanan Energi Nasional
Lebih rinci, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama antara Indonesia dengan Turki meliputi kerja sama tentang pembangkit listrik, distribusi dan transmisi listrik, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), pengembangan hidrokarbon, serta teknologi baru yang meliputi hidrogen, nuklir, dan baterai.
“Kerja sama ini akan berlaku selama lima tahun dan bisa diperpanjang dengan tambahan waktu lima tahun dengan kesepakatan antara kedua negara,” jelas Bahlil.
Baca juga: Bahlil Beberkan Sejumlah Upaya Pemerintah Capai Kedaulatan Energi: Diperlukan EBT
Sebagai informasi, Indonesia telah bekerja sama dengan perusahaan Turki di bidang energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas) serta panas bumi. Melalui PT Pertamina (Persero) telah dijalin delapan kerja sama dengan beberapa perusahaan Turki di proyek panas bumi dan perkapalan.
Turki juga berinvestasi pada proyek panas bumi melalui PT Hitay Daya Energi (HDE) di Gunung Talang Bukit Kili dengan rencana pengembangan 20 MW. Selain itu, Hitay Energy Holding juga menjalankan empat proyek survei dan eksplorasi panas bumi. Hingga kini, PT HDE telah menginvestasikan 6,01 juta dolar AS, atau sekitar 22 persen dari komitmen eksplorasi mereka. ***