Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa investasi hijau dan berbagai instrumen aksi iklim harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat lokal dan adat yang menjadi penjaga ekosistem.
Menurut Jumhur, minat investor global terhadap proyek-proyek pemulihan lingkungan di Indonesia terus meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dunia dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata menjadi pembangunan yang mengedepankan pemulihan lingkungan.
“Ada beberapa investor yang telah menyatakan berminat menanamkan investasinya dalam pembangunan untuk pemulihan lingkungan. Kini paradigma yang berkembang bukan lagi pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan dengan merusak lingkungan, tetapi pembangunan yang disertai pemulihan lingkungan,” kata Jumhur saat berbicara dalam Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).
Ia menjelaskan, dalam aksi iklim global dikenal dua pendekatan utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Namun, Indonesia menambahkan satu pilar penting, yaitu prosperity atau kesejahteraan, sehingga setiap kebijakan mitigasi dan adaptasi harus bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
Menurut Jumhur, prinsip tersebut harus diterapkan dalam pengembangan pasar karbon nasional. Potensi ekonomi dari perdagangan karbon, katanya, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat di sekitar lokasi proyek, bukan hanya kepada pelaku usaha atau investor.
“Masyarakat tapak, masyarakat lokal, dan masyarakat adat harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari skema benefit sharing perdagangan karbon,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menyiapkan mitigasi sosial agar manfaat ekonomi dari perdagangan karbon dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan, antara lain melalui pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan demikian, transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya mendukung pencapaian target iklim, tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. ***
