Ecobiz.asia — Pemerintah mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) untuk menopang kebutuhan energi Indonesia. Namun, ekspansi tersebut membutuhkan dukungan penyimpanan energi, penguatan jaringan listrik, industri panel surya domestik, hingga kesiapan tenaga kerja.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan pengembangan energi bersih harus berjalan seiring dengan kebutuhan Indonesia mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Pasokan energi harus tetap tersedia secara andal dan terjangkau, sekaligus semakin rendah emisi.
Hal itu disampaikan Satya dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sekitar 3.687 GW, dengan tenaga surya mencapai 3.294 GW. Pemerintah mendorong pemanfaatan potensi tersebut antara lain melalui pengembangan PLTS hingga 100 GWp.
Namun, kapasitas sebesar itu tidak bisa dikembangkan tanpa kesiapan sistem kelistrikan. Produksi PLTS bergantung pada intensitas matahari sehingga membutuhkan penyimpanan energi dan penyesuaian jaringan.
“Dengan faktor kapasitas sekitar 18%, kapasitas 100 GWp diperkirakan setara dengan daya efektif sekitar 30 GW,” kata Satya.
Pengembangan PLTS juga diarahkan melalui pembangkit surya terapung di waduk, termasuk integrasi dengan pembangkit listrik tenaga air.
Menurut Satya, ekspansi PLTS juga harus diikuti penguatan industri dalam negeri, terutama manufaktur panel surya.
Sebagian besar panel PLTS yang digunakan Indonesia saat ini masih berasal dari impor. Bahkan, seluruh panel yang digunakan dalam proyek PLTS Cirata disebut masih berasal dari luar negeri.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat mendorong tumbuhnya industri panel surya sekaligus menyerap permintaan domestik.
Selain infrastruktur dan industri, kebutuhan tenaga kerja menjadi tantangan lain. Berdasarkan proyeksi DEN, kebutuhan tenaga kerja yang berkaitan dengan transisi energi diperkirakan mencapai 6,21 juta orang pada 2030.
Kebutuhan tersebut mencakup 487 jenis pekerjaan baru di sektor EBT, minyak dan gas bumi, serta geologi, mineral, dan batu bara. Kompetensi yang dibutuhkan antara lain pengoperasian energi terbarukan, jaringan pintar, digitalisasi, elektrifikasi industri dan transportasi, serta teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
Satya menilai percepatan transisi energi harus dilakukan bersamaan dengan peningkatan produktivitas seluruh sektor ekonomi.
“Kalau kita ingin mencapai pertumbuhan 8% di tahun 2029, semua sektor bekerja. Jadi tidak bisa kalau misalkan kita mengatakan pertumbuhan ekonomi 8%, tapi hanya satu sektor saja yang bekerja, tidak bisa,” ujarnya. ***
