Ecobiz.asia — Pengembangan energi hijau diproyeksikan menciptakan hingga 5,3 juta lapangan kerja pada 2029 sekaligus menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pengembangan ekonomi hijau perlu berjalan bersamaan dengan pertumbuhan dan ketahanan energi. Ketiganya menjadi agenda utama untuk menopang target pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Menurut Airlangga, kebutuhan listrik Indonesia diperkirakan mencapai 700–800 terawatt-hour (TWh) pada 2030 dalam skenario pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt (GW) berdasarkan RUPTL 2025–2034, termasuk pengembangan PLTS hingga 100 GWp.
Pengembangan pembangkit juga harus diikuti pembangunan infrastruktur kelistrikan. Pemerintah memperkirakan kebutuhan tambahan jaringan transmisi mencapai 47.758 kilometer sirkuit.
“Energi bersih tidak hanya berkaitan dengan agenda dekarbonisasi, tetapi juga menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan,” kata Airlangga pada Seminar Nasional Green Economy 2045 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Namun, besarnya potensi energi terbarukan dinilai belum otomatis menghasilkan nilai ekonomi. Karena itu, pemerintah mengarahkan ekonomi hijau melalui tiga pilar.
Pilar pertama adalah hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku, antara lain bijih nikel, timah, dan kobalt.
Pilar kedua adalah membangun rantai pasok industri energi terbarukan di dalam negeri, termasuk kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi atau battery energy storage system (BESS), dan PLTS.
Adapun pilar ketiga mencakup pengembangan, pemanfaatan, dan ekspor energi terbarukan. Energi bersih domestik diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi industri sekaligus membuka peluang ekspor melalui produk seperti listrik hijau, hidrogen, dan biofuel.
Airlangga mengatakan pengembangan energi bersih juga membuka peluang investasi seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap energi yang andal dan terjangkau.
Pemerintah mendorong pengembangan PLTS 100 GWp dalam 2–3 tahun yang perlu ditopang baterai penyimpanan, jaringan transmisi, dan smart grid.
Di sisi lain, hilirisasi mineral dan pengembangan kendaraan listrik dinilai dapat memperkuat rantai pasok industri hijau Indonesia. Menurut Airlangga, kebutuhan negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada terhadap critical minerals membuka peluang kerja sama bagi Indonesia.
“Jadi inilah the golden moment sebetulnya buat Indonesia untuk bisa dikembangkan,” ujarnya.
Untuk mendukung transisi energi, Indonesia juga memperoleh dukungan pendanaan melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai lebih dari US$20 miliar dan Asia Zero Emission Community (AZEC) dari Jepang sebesar US$500 juta.
Airlangga menempatkan energi hijau bersama ekonomi digital sebagai dua penggerak pertumbuhan atau twin engine. Pemerintah juga mendorong kerja sama digital ASEAN melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang dijadwalkan ditandatangani pada November 2026 di Manila.
Pemerintah menargetkan ekonomi hijau tidak berhenti pada pemanfaatan sumber daya, tetapi menggeser struktur ekonomi dari komoditas terbatas dan tidak terbarukan menuju industri berbasis energi terbarukan dan berkelanjutan. ***
Sekretaris Utama Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudy Salahuddin menyampaikan bahwa transisi energi global membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat investasi dan membangun industri hijau yang berdaya saing.
Investasi transisi energi global mencapai USD 2,3 triliun pada 2025, meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendorong terbesarnya adalah transportasi terelektrifikasi sebesar USD 893 miliar, energi terbarukan USD 690 miliar, serta jaringan listrik sebesar USD 483 miliar. Perubahan ini membuat transisi energi semakin terkait dengan lokasi industri, rantai pasok teknologi, dan lapangan pekerjaan.
“Indonesia telah memiliki momentum investasi yang selanjutnya perlu diarahkan ke sektor yang semakin produktif, hijau, dan bernilai tambah,” kata Rudy.
Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan, setara 49,5% dari target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja, meningkat 15% secara tahunan.
Investasi hilirisasi tercatat sebesar Rp300,1 triliun atau 29,7% dari total investasi, dengan 75,7% di antaranya berada di luar Jawa. Menurut Rudy, hilirisasi perlu dikembangkan lebih jauh, tidak hanya pada pengolahan bahan baku, tetapi juga mencakup produksi material, komponen, dan produk rendah karbon yang memiliki nilai tambah dan daya saing.
Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah memetakan 28 komoditas strategis di delapan sektor utama dengan potensi investasi sekitar USD 618,1 miliar hingga 2040.
Pengembangan ini diproyeksikan membuka lebih dari tiga juta lapangan kerja baru, termasuk melalui industri komponen panel surya, biofuel, sustainable aviation fuel (SAF) dan hidrogen, kendaraan listrik, baterai, dan baterai energy storage system nature based.
Di sisi energi, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sekitar 3.687 GW, termasuk potensi tenaga surya sebesar 3.294 GW. Namun, pemanfaatannya masih kurang dari 0,5% dari total potensi.
Sementara itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW, dengan 42,6 GW atau 61% berasal dari energi terbarukan, 10,3 GW atau 15% dari penyimpanan energi, dan 16,6 GW atau 24% dari pembangkit fosil.
Implementasinya membuka peluang investasi sekitar Rp2.133,7 triliun termasuk sekitar Rp1.341,8 triliun untuk EBT melalui skema independent power producer. Dari sisi ketenagakerjaan, kebutuhan di sektor pembangkitan diperkirakan mencapai lebih dari 836 ribu pekerja dengan lebih dari 760 ribu merupakan green jobs.
Rudy menekankan bahwa ketersediaan energi bersih yang andal dan terjangkau akan membuat Indonesia dapat membuka ruang bagi industri masa depan seperti amonia hijau, CCS atau CCUS, pasar karbon, dan ekonomi sirkular.
Dampaknya bukan hanya tambahan investasi, tetapi juga pekerjaan berkualitas, ekspor yang lebih kompetitif, dan posisi Indonesia yang lebih kuat dalam rantai pasok global. *** Jadita Banjar Nahor/Lucky Ginting
