Ecobiz.asia – Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Maryudi, menilai kebijakan kehutanan di Indonesia masih bertumpu pada interpretasi tunggal mengenai penguasaan hutan oleh negara. Pendekatan tersebut dinilai menyederhanakan keragaman sejarah, sosial, dan budaya yang menjadi karakteristik pengelolaan hutan di berbagai daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Ahmad Maryudi dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar bidang Kebijakan Kehutanan di Balai Senat UGM, Yogyakarta, Kamis (16/72026), dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Hutan dalam Pusaran Politik Kepentingan.”
Menurut Maryudi, dominasi pendekatan tersebut berdampak pada lemahnya koherensi kebijakan kehutanan nasional. Meski berbagai instrumen konservasi terus berkembang, tekanan eksploitasi hutan, degradasi ekologi, dan konflik tenurial masih lebih dominan dibanding upaya membangun tata kelola hutan yang berkelanjutan.
“Lebih banyak instrumen kebijakan yang mengarah ke konservasi. Namun tingkat koherensinya masih lemah. Tekanan eksploitasi, cara pemanenan hasil hutan, degradasi ekologis, dan konflik tenurial masih lebih dominan dibanding upaya membangun tata kelola keberlanjutan,” ujarnya.
Maryudi menjelaskan perkembangan ilmu kebijakan kehutanan telah bergeser dari pendekatan science for policy yang menitikberatkan pada solusi teknokratis menuju science of policy, yang menempatkan dinamika politik dan kepentingan sebagai bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Menurutnya, kebijakan ideal memang harus disusun berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based policy). Namun dalam praktiknya, keputusan publik tidak selalu mengikuti logika akademik karena dipengaruhi berbagai kepentingan politik dan sosial.
Ia menilai perkembangan tersebut mendorong lahirnya pendekatan interdisipliner yang memadukan ilmu kehutanan dengan ilmu sosial, politik, hukum, kebijakan publik, hingga hubungan internasional. Dalam dua dekade terakhir, kajian mengenai aspek sosial-politik kehutanan berkembang pesat dan membentuk subdisiplin baru dalam ilmu kebijakan kehutanan.
Maryudi juga mengingatkan bahwa makna hutan tidak bersifat tunggal. Selain dipandang sebagai ekosistem penyangga kehidupan, hutan juga dimaknai sebagai ruang hidup masyarakat adat, sumber ekonomi, hingga instrumen mitigasi perubahan iklim. Keragaman perspektif tersebut, menurutnya, membuat kebijakan kehutanan tidak pernah berada dalam ruang yang sepenuhnya netral.
Mengutip pandangan ahli kebijakan kehutanan Max Krott, Maryudi mengatakan penyusunan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses tawar-menawar berbagai kepentingan. Karena itu, karakter kebijakan kehutanan sangat ditentukan oleh interaksi para aktor yang terlibat.
Ia menilai akademisi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hasil penelitian dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan.
“Pengetahuan ilmiah harus diperjuangkan, diterjemahkan, dan diadvokasikan agar dapat dipahami oleh para pengambil keputusan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Guru Besar UGM Baiquni menyampaikan Ahmad Maryudi merupakan guru besar aktif ke-543 di UGM dan guru besar aktif ke-19 di Fakultas Kehutanan. ***
