Ecobiz.asia – Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA), didukung IDX Carbon, menggelar Forum Strategis Kesiapan Pasar Karbon Nasional dan Tata Kelola Karbon Korporasi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (14/7/2026). Forum tersebut menjadi ajang bagi pemerintah, pelaku usaha, sektor keuangan, investor, dan pengembang proyek untuk membahas percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta penguatan ekosistem pasar karbon nasional.
Forum ini merupakan rangkaian menuju Carbon Digital Conference (CDC) 2026 yang akan digelar pada 8–9 Desember 2026 di Jakarta. Pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola pasar karbon, peningkatan partisipasi sektor swasta, serta kesiapan industri menghadapi kebijakan dekarbonisasi global.
Direktur Eksekutif IBCSD Indah Budiani mengatakan pasar karbon kini bukan lagi sekadar instrumen lingkungan, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing industri di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi global.
“Bagi dunia usaha, pasar karbon menjadi instrumen yang dapat mempercepat investasi dekarbonisasi. Ketika perusahaan mampu mengelola emisi dengan baik dan memperoleh akses terhadap pasar karbon yang kredibel, mereka tidak hanya meningkatkan daya saing, tetapi juga membuka peluang pembiayaan, inovasi, dan akses ke pasar global,” kata Indah, mewakili Presiden IBCSD Sihol Aritonang.
Menurut Indah, penguatan pasar karbon menjadi semakin penting setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Di sisi lain, penerapan berbagai kebijakan penetapan harga karbon di tingkat global, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, menjadikan karbon sebagai faktor yang memengaruhi akses pasar, investasi, dan daya saing industri.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Nyoman Suka Yasa, yang memaparkan perkembangan kebijakan dan pasar karbon nasional. Menurut Nyoman, OJK terus memperkuat ekosistem Bursa Karbon Indonesia melalui peningkatan kapasitas, penguatan koordinasi nasional, pengembangan pasar yang selaras dengan praktik internasional, serta kolaborasi global.
“Kami berharap semakin banyak pelaku industri yang berpartisipasi aktif sehingga pasar karbon Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan mampu mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional,” ujar Nyoman.
Sementara itu, Chairman IDCTA Riza Suarga menilai keberhasilan pasar karbon bergantung pada ketersediaan proyek karbon yang berkualitas, permintaan yang kuat, serta mekanisme perdagangan yang transparan.
“Pasar karbon hanya akan tumbuh apabila didukung oleh proyek-proyek yang kredibel, permintaan yang kuat, dan mekanisme perdagangan yang transparan. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membangun ekosistem yang mampu menghasilkan transaksi yang berkelanjutan,” kata Riza.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas implementasi berbagai instrumen carbon pricing, seperti pajak karbon, sistem perdagangan emisi (Emissions Trading System/ETS), dan pasar karbon sebagai instrumen yang saling melengkapi untuk mempercepat dekarbonisasi nasional. Selain itu, dibahas pula kesiapan industri menghadapi CBAM, pengembangan proyek karbon yang memenuhi standar internasional, serta upaya memperluas pipeline proyek karbon yang layak investasi guna memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.
IBCSD dan IDCTA berharap forum tersebut dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, investor, dan pengembang proyek sehingga mampu mendorong lahirnya proyek-proyek dekarbonisasi yang kredibel, meningkatkan investasi hijau, serta memperkuat daya saing industri Indonesia di pasar global. ***
