Komrah Targetkan Regulasi Perdagangan Karbon Sektor Energi Rampung dalam 1-2 Bulan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (Komrah) menargetkan penyusunan regulasi perdagangan karbon di sektor energi, pertanian, dan sektor lainnya rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon.

Ketua Komrah yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah telah memberikan tenggat waktu kepada kementerian teknis, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menyelesaikan regulasi di masing-masing sektor.

Read also:  Potensi Dana Karbon Riau Besar, Konservasi Gambut dan Satwa Jadi Kunci

“Kami kasih target satu sampai dua bulan ini harus selesai,” kata Zulkifli usai acara penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan kepada empat proyek karbon kehutanan di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Zulkifli menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang dinilai menjadi salah satu kementerian paling cepat menerjemahkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 ke dalam regulasi operasional.

Kementerian Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Kehutanan sebagai dasar pelaksanaan perdagangan karbon di sektor kehutanan.

Read also:  Paviliun Indonesia di COP31 Gelar 67 Sesi, Bahas Transisi Energi hingga Pasar Karbon

“Saya sungguh berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kementerian Kehutanan yang bergerak cepat menerjemahkan Perpres 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dalam regulasi operasionalnya,” ujar Zulkifli.

Sesuai Perpres Nomor 110 Tahun 2025, setiap kementerian yang menjadi penanggung jawab sektor bertugas menyusun regulasi mengenai pengurangan emisi gas rumah kaca dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon sesuai kewenangannya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan Kementerian ESDM tengah menyusun Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan pelaksana Perpres Nomor 110 Tahun 2025.

Read also:  Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Menurut Eniya, regulasi tersebut akan mengatur mekanisme atau proses bisnis penerapan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Saat ini, rancangan peraturan masih dalam tahap penyusunan sehingga substansinya terus dibahas dan disempurnakan.

“Saat ini masih berupa draf, sehingga substansinya masih terus dibahas dan disempurnakan,” katanya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...