Empat Proyek Hutan Kantongi Persetujuan Menhut, Hashim: Indonesia tak Omon-omon Soal Perdagangan Karbon

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Empat proyek karbon kehutanan dengan potensi sekitar 31 juta ton CO₂e resmi memperoleh persetujuan perdagangan karbon dari Menteri Kehutanan. Langkah ini menandai implementasi pertama kebijakan perdagangan karbon kehutanan Indonesia menjelang peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

Empat proyek yang memperoleh persetujuan tersebut terdiri atas tiga proyek yang dikelola pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yakni PT Global Alam Lestari melalui Sumatera Merang Peatland Project, PT Rimba Makmur Utama dengan Katingan Mentaya Project, dan PT Mohairson Pawan Khatulistiwa melalui The Mayas Project, serta satu proyek perhutanan sosial Bujang Raba di Jambi.

Persetujuan tersebut diserahkan dalam acara yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, sejumlah duta besar, kepala daerah, serta calon investor internasional di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Read also:  Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Hashim mengatakan penyerahan persetujuan tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berhasil merealisasikan sistem perdagangan karbon yang selama ini dinantikan dunia internasional.

Menurutnya, sejak menghadiri pertemuan dengan calon investor di London pada akhir 2024, minat investasi terhadap karbon Indonesia sebenarnya sangat besar. Namun, investor saat itu masih menghadapi berbagai hambatan regulasi sehingga implementasi perdagangan karbon belum berjalan.

Ia mengatakan situasi tersebut kini berubah setelah pemerintah menyelesaikan berbagai perangkat kebijakan, termasuk penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan penyelesaian SRUK yang akan diluncurkan pekan ini.

“Tahun lalu banyak yang masih skeptis apakah Indonesia mampu mengimplementasikan program ini. Sekarang kita bisa membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya Omon-omon, tetapi benar-benar mewujudkannya,” kata Hashim.

Menurut Hashim, peluncuran SRUK pada 9 Juli akan menjadi momentum yang telah lama ditunggu pelaku pasar karbon global. Ia menyebut komunitas internasional, mulai dari New York, London hingga Tokyo, menantikan implementasi sistem tersebut.

Read also:  Dua Kesepakatan Proyek Karbon Ditandatangani di Carbonnex COP31

Ia juga menilai program perdagangan karbon menjadi salah satu program lintas kementerian yang paling cepat direalisasikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menambahkan, Indonesia memiliki peluang besar menarik investasi karbon, termasuk untuk mendukung rehabilitasi sekitar 12,7 juta hektare lahan kritis. Menurutnya, investasi rehabilitasi tersebut dapat menghasilkan kredit karbon yang memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung pemulihan lingkungan.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penyerahan persetujuan kepada empat proyek tersebut merupakan implementasi konkret dari kebijakan perdagangan karbon nasional.

Menurutnya, sistem registrasi yang baik harus diikuti dengan proyek yang benar-benar siap menghasilkan dan memperdagangkan unit karbon.

“Apa yang dulu hanya kita bayangkan, hari ini bisa kita wujudkan. Supaya tidak hanya menjadi wacana, hari ini kita mulai dengan proyek-proyek yang siap menghasilkan unit karbon untuk diperdagangkan,” ujarnya.

Raja Juli menjelaskan, tiga proyek berasal dari konsesi PBPH, sedangkan satu proyek berasal dari skema perhutanan sosial sebagai bentuk keberpihakan pemerintah agar manfaat ekonomi karbon tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga masyarakat.

Read also:  Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ia mengatakan pemerintah juga terus memperluas implementasi perdagangan karbon ke berbagai skema pengelolaan hutan, termasuk kawasan konservasi dan perhutanan sosial.

Menurut Raja Juli, Kementerian Kehutanan juga membangun ekosistem perdagangan karbon melalui peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub yang menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah telah memperkuat kerja sama internasional, antara lain dengan International Emissions Trading Association dan Coalition to Grow Carbon Markets untuk memperluas akses pembeli karbon, serta Integrity Council for the Voluntary Carbon Market guna memastikan integritas kredit karbon Indonesia.

Ia berharap seluruh infrastruktur, tata kelola, serta kemitraan internasional yang telah dibangun dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat perdagangan karbon berbasis hutan yang kredibel di tingkat global. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia Resmi Gabung FCLP, Dorong Kerja Sama Pasar Karbon dan Perlindungan Gambut

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dalam Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP), kemitraan internasional yang mendorong peran hutan dalam aksi iklim global. Keikutsertaan tersebut...

Kredit Karbon Jadi Opsi Tingkatkan Kelayakan Proyek PLTS 100 GW

Ecobiz.asia - Kredit karbon dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam program 100 gigawatt (GW). Skema ini ditawarkan...

Kolaborasi Pertamina NRE dan Inhutani, Proyek Karbon Rangkong Basakian Targetkan Penerbitan Kredit Pertama pada 2029

Ecobiz.asia – PT Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) bersama PT Inhutani I menyiapkan proyek konservasi sekitar 37.000 hektare hutan alam di Kalimantan...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...