Ecobiz.asia – Tantangan terbesar pengembangan pasar karbon Indonesia saat ini bukan lagi kualitas kredit karbon yang dihasilkan, melainkan bagaimana menciptakan permintaan yang mampu menyerap potensi pasokan yang sangat besar dari berbagai proyek pengurangan emisi.
Untuk itu, kerja sama dengan negara-negara yang memiliki komitmen kuat terhadap target net zero emission dan pengembangan sistem perdagangan emisi, terutama Singapura, Jepang, dan Korea Selatan menjadi sangat penting.
“Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah dari sisi permintaan. Jika semuanya berjalan lancar, maka akan ada sekitar 240 juta kredit karbon Indonesia yang bisa masuk ke pasar global,” kata Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga dalam webinar Gearing Up for Article 6 in Southeast Asia: Lessons from Malaysia and Indonesia yang diselenggarakan ISEAS – Yusof Ishak Institute, Rabu (17/6/2026).
Riza menjelaskan, Indonesia telah memiliki fondasi regulasi yang semakin kuat untuk mendukung kredit karbon yang berkualitas dan berintegritas tingi setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.
Regulasi tersebut mengatur peta jalan perdagangan karbon, skema sertifikasi, mekanisme otorisasi untuk transaksi internasional di bawah Pasal 6 Persetujuan Paris, hingga penerapan corresponding adjustment.
Ia menilai pemerintah juga berupaya meningkatkan interoperabilitas sistem registri karbon Indonesia dengan standar dan registri internasional agar lebih mudah diakses oleh pembeli global. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik kredit karbon Indonesia di pasar internasional.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi pasokan kredit karbon yang sangat besar. Riza menyebut terdapat sekitar 480 proyek karbon berbasis alam yang saat ini berada dalam berbagai tahapan pengembangan. Dari jumlah tersebut, beberapa proyek kehutanan yang telah tervalidasi standar Verra ditargetkan mulai ditampilkan dan diperdagangkan melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada Juli 2026.
Menurut dia, sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang paling progresif dalam menyiapkan proyek karbon. Selain delapan proyek yang siap diperdagangkan, puluhan proyek lainnya masih berada dalam tahap pengembangan dan validasi.
Meski demikian, keberhasilan pasar karbon nasional tetap bergantung pada kemampuan menciptakan permintaan yang berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia menaruh perhatian pada negara-negara yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap target net zero emission dan pengembangan sistem perdagangan
emisi (ETS).
“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Negara-negara Eropa, kami melihat Singapura, Jepang, dan Korea Selatan sangat serius terkait pencapaian target net zero emission dan ETS,” kata Riza.
Riza mengatakan ketiga negara tersebut memiliki peran penting dalam pembentukan pasar karbon regional karena melibatkan sektor swasta dalam upaya dekarbonisasi. Indonesia berharap kerja sama dengan negara-negara tersebut dapat membantu menyerap pasokan kredit karbon domestik sekaligus memperkuat perdagangan karbon lintas batas di kawasan Asia.
Turut menjadi pembicara pada webinar tersebut Managing Partner Pure Planet Projects Kanchuya Sukdheva, dan Presiden Malaysia Carbon Market Association (MCMA) Renard Siew. ***
