Maluku Utara Dorong Standar Baru Hilirisasi Nikel Berkelanjutan di Tengah Sorotan Pasar Global

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Maluku Utara mulai memosisikan diri sebagai referensi baru hilirisasi nikel berkelanjutan di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap rantai pasok mineral kritis yang ramah lingkungan dan transparan.

Upaya tersebut mengemuka dalam kegiatan North Maluku Sustainability Trip yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Komite Bilateral UK dan Irlandia bersama Kadin Indonesia dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda, Maluku Utara, 19–23 Mei 2026.

Kegiatan ini mempertemukan organisasi internasional, investor, pelaku industri, akademisi, hingga pembuat kebijakan untuk melihat langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara sekaligus mendiskusikan penguatan praktik responsible downstreaming di Indonesia.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia mencapai 62 juta ton atau sekitar 44,3 persen cadangan global. Sekitar 90 persen cadangan tersebut berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Read also:  Lindungi Ekosistem dan Karbon, KKP dan PLN Sinergikan Penataan Ruang Laut untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan hilirisasi nikel telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tahun lalu ekonomi Maluku Utara tumbuh sekitar 34 persen secara tahunan, sementara pada kuartal pertama 2026 mencapai 19,64 persen, tertinggi di Indonesia. Sebagian besar berasal dari industri hilirisasi khususnya nikel,” ujar Sherly dikutip Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pengawasan lingkungan, transparansi, serta keterlibatan masyarakat agar manfaat industri dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” katanya.

Forum tersebut dihadiri sejumlah organisasi internasional yang memiliki pengaruh dalam pengembangan standar keberlanjutan sektor mineral global, di antaranya Nickel Institute, International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Global Battery Alliance, Glencore, hingga GIZ.

Read also:  Di Markas PBB, Menhut Tegaskan Komitmen Presiden Prabowo pada Pengelolaan Hutan Lestari

Peserta juga melakukan kunjungan lapangan ke area pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN) dan fasilitas di kawasan IWIP, mulai dari pengolahan nikel, fasilitas pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai pasok bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi.

Perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto Ahmad Fikri Susanto mengatakan pasar global kini tidak hanya menyoroti kapasitas produksi, tetapi juga tata kelola rantai pasok dan dampak sosial lingkungan industri.

“Investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Vice Chair for International Affairs Kadin Indonesia Bernardino Vega menilai standar keberlanjutan kini semakin menentukan akses investasi dan pasar bagi industri mineral global.

Ia mencatat investasi sektor pengolahan mineral Indonesia meningkat 208 persen pada periode 2019–2022, dari US$3,56 miliar menjadi US$10,96 miliar.

Read also:  Indonesia Belajar Pengembangan Green Jobs Denmark, Dari Waste to Energy hingga Auditor Karbon

“Perusahaan yang mampu menunjukkan praktik pertambangan yang baik serta kinerja ESG yang kredibel dan dapat diverifikasi adalah perusahaan yang akan memperoleh investasi jangka panjang dan akses yang lebih strategis ke pasar global,” katanya.

Presiden Direktur PT IWIP Kevin He mengatakan pertumbuhan industri di kawasan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Pertumbuhan industri membawa tanggung jawab besar. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” ujar Kevin.

IWIP mencatat sekitar 85 persen tenaga kerja di kawasan industri tersebut berasal dari Maluku Utara, mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri hilirisasi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para peserta juga mengikuti penanaman mangrove sebagai simbol komitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Perdagangan Gading Gajah Ilegal di Bali Terungkap Lewat Patroli Siber Kemenhut

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkumhut) menuntaskan pemberkasan perkara dugaan perdagangan ilegal gading gajah di Kabupaten Gianyar, Bali. Berkas...

Indonesia Belajar Pengembangan Green Jobs Denmark, Dari Waste to Energy hingga Auditor Karbon

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Denmark untuk mempercepat pengembangan green jobs atau pekerjaan hijau sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi...

Menteri LH Siapkan Aturan Penanaman Air (Water Farming) untuk Atasi Tanah Ambles

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menyiapkan regulasi mengenai water farming atau penanaman air untuk mengendalikan laju penurunan permukaan tanah...

Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Ferro Alloy Satu Pintu, Dunia Usaha Minta Kepastian Hukum

Ecobiz.asia – Kalangan dunia usaha mendukung rencana pemerintah menerapkan tata kelola ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis berupa batu bara,...

Ekspor Komoditas Strategis Satu Pintu Masuk Tahap Transisi, Eksportir Wajib Lapor Danantara

Ecobiz.asia – Pemerintah mulai menerapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)....

TOP STORIES

Indonesia Prepares Climate Justice Law to Ensure Carbon Market Benefits Reach Local Communities

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Environment and Environmental Control Agency (KLH/BPLH) is preparing a Climate Justice Law aimed at ensuring that the benefits of...

Indonesia Opens Opportunities for Landfill Methane Projects Amid Korean Investor Interest

Ecobiz.asia — Indonesia is opening opportunities for methane reduction projects at landfill sites as part of efforts to strengthen the country’s carbon economy and...

Indonesia Uncovers Illegal Elephant Ivory Trade in Bali Through Cyber Patrol

Ecobiz.asia — Indonesian forestry law enforcement authorities have completed the investigation into an alleged illegal elephant ivory trade case in Bali after prosecutors declared...

KLH Hidupkan Kembali Rumah Kolaborasi Iklim dan Karbon, Perkuat Sinergi Aksi Iklim Nasional

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menghidupkan kembali Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) sebagai pusat sinergi multipihak untuk...

Diminati Investor Korea, KLH Buka Peluang Pemanfaatan Metana di TPA Sampah

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) membuka peluang pengembangan proyek penurunan emisi metana dari tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai bagian...