Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menempatkan percepatan proyek Blok Masela dan investasi transisi energi sebagai prioritas utama dalam pembahasan dengan Jepang guna memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi dua agenda strategis tersebut.
“Pertama memastikan percepatan investasi transisi energi, yang kedua menyangkut proyek Blok Masela,” ujar Bahlil disela mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden ke Jepang, di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, proyek Blok Masela yang telah lama tertunda kini menunjukkan kemajuan signifikan setelah serangkaian pembahasan intensif sepanjang 2025.
Pemerintah telah menyepakati skema pengembangan awal senilai sekitar US$20,9 miliar atau lebih dari Rp300 triliun, dengan potensi peningkatan investasi seiring penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS).
Pemerintah menargetkan proyek tersebut segera masuk tahap implementasi, termasuk penyelesaian Front-End Engineering and Design (FEED) serta pelaksanaan tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC) pada 2026.
“Kita minta dipercepat. Tahun ini FEED selesai dan tender EPC bisa dilakukan,” tegasnya.
Bahlil menambahkan, percepatan proyek Masela akan memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi nasional. Proyek ini merupakan salah satu proyek gas raksasa yang diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar gas global sekaligus mendukung kebutuhan domestik.
Selain sektor migas, pemerintah juga terus mendorong pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari strategi transisi energi. Pemanfaatan sumber energi seperti panas bumi, tenaga air, surya, dan angin akan diakselerasi selama didukung teknologi yang efisien dan kompetitif.
“Selama teknologinya efisien, kita akan dorong semua sumber energi tersebut,” kata Bahlil.
Pemerintah juga memastikan koordinasi lintas kementerian terus diperkuat untuk menjaga kepastian investasi dan kelancaran proyek strategis nasional, termasuk dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global. ***
