Ecobiz.asia – Pengembang proyek dan pemilik aset di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan proyek karbon biru, terutama pada tahap awal penilaian dan implementasi.
Chief Commercial and Operating Officer (CCOO) Fairatmos, Aruna Pradipta, mengatakan salah satu hambatan utama terletak pada tahap penilaian kelayakan awal (eligibility), khususnya pada kawasan mangrove yang dikelola oleh masyarakat lokal dan kelompok rentan.
“Banyak aset mangrove di Indonesia dikelola oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pengetahuan tentang proyek karbon dan pembiayaan. Banyak yang tidak tahu harus mulai dari mana atau bagaimana menentukan apakah wilayah mereka layak,” ujar Aruna dalam webinar AtmosTalk yang diselenggarakan Fairatmos, Kamis (26 Maret 2026).
Ia menambahkan, meskipun Indonesia memiliki potensi karbon biru yang besar, hanya sebagian kecil lahan yang benar-benar memenuhi kriteria untuk dikembangkan sebagai proyek karbon. Dalam banyak kasus, hanya sekitar 10–30% dari suatu area yang dapat dikategorikan layak atau dapat dikreditkan.
“Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah proyek tersebut layak secara ekonomi dan operasional, yang menjadi perhatian utama bagi para pengembang,” katanya.
Selain aspek kelayakan, Aruna juga menyoroti tantangan pada tahap implementasi. Restorasi mangrove dinilai lebih kompleks secara teknis, dengan biaya awal dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan reforestasi di daratan.
Pengembang harus mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kesesuaian lahan, pemilihan spesies yang tepat, ketersediaan bibit, hingga risiko lingkungan jangka panjang seperti kenaikan muka air laut.
“Ada banyak ketidakpastian. Misalnya, apakah area yang direstorasi hari ini masih akan ada dalam 20 hingga 30 tahun ke depan akibat perubahan iklim,” ujarnya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Fairatmos mengembangkan berbagai perangkat digital guna meningkatkan akses informasi dan mempercepat proses penilaian proyek pada tahap awal.
Sejak 2022, perusahaan telah terlibat dengan lebih dari 800 proyek dan menilai lebih dari 80 juta hektare lahan di kawasan ini.
Salah satu alat yang dikembangkan adalah basis data metodologi karbon untuk Asia Tenggara, yang memungkinkan pengguna mengidentifikasi dan membandingkan standar serta metodologi karbon yang sesuai untuk berbagai jenis proyek, termasuk karbon biru.
Selain itu, tersedia pula alat yang memungkinkan pengembang proyek menilai kelayakan, potensi karbon, dan potensi pendapatan suatu lahan dengan mengunggah data spasial ke dalam platform.
Sistem tersebut akan menganalisis tutupan lahan, status penggunaan lahan, serta klasifikasi regulasi untuk menentukan apakah suatu proyek memenuhi persyaratan pengembangan kredit karbon.
“Alat-alat ini dirancang untuk mendemokratisasi akses pengetahuan dan membantu pengembang proyek maupun masyarakat memahami apa yang diharapkan dalam pengembangan proyek karbon,” kata Aruna. ***
