Ecobiz.asia — Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) menekankan pentingnya pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan untuk memperkuat mitigasi perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Pendekatan ini dinilai semakin krusial seiring meningkatnya sorotan publik terhadap sektor kehutanan pascabencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025.
Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta mengatakan pengelolaan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada pendekatan teknokratis semata, melainkan harus bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama.
Hal tersebut disampaikan dalam Lokakarya Sylva Indonesia 2026 bertajuk Reaktualisasi Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (12/1/2026).
“Pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis,” ujar Sigit.
Ia menambahkan, hutan memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan pangan, energi, dan air, yang hanya dapat berjalan optimal jika dikelola secara berkelanjutan dan inklusif.
Dalam forum yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan Dyah Murtiningsih menekankan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, kerusakan di wilayah hulu akan berdampak langsung pada wilayah hilir, sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif lintas wilayah dan sektor.
“Pengelolaan DAS harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama dari hulu sampai hilir,” kata Dyah. Ia menjelaskan, rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui kombinasi pendekatan vegetatif dan sipil teknis dengan pendekatan lanskap, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Dyah juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan penerapan agroforestri, terutama di kawasan hulu dan lahan miring. Skema ini dinilai mampu menyeimbangkan fungsi konservasi dengan manfaat ekonomi, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.
“Aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip konservasi,” ujarnya.
Lokakarya Sylva Indonesia 2026 yang berlangsung pada 12–15 Januari 2026 ini diikuti mahasiswa kehutanan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kehutanan nasional berbasis keberlanjutan.
Ketua Pelaksana Lokakarya Sylva Indonesia 2026 Fedora Rifqi Rahmadhan menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah kolaborasi rimbawan muda untuk memperkuat jejaring, inovasi, dan kepedulian terhadap masa depan hutan Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia Wahyu Agung menegaskan peran mahasiswa kehutanan sebagai agen perubahan dalam menghadapi tantangan pengelolaan hutan yang semakin kompleks. ***
