Singapura dan Thailand Teken Perjanjian Perdagangan Kredit Karbon, Bagaimana Kesepakatannya?

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Singapura dan Thailand resmi menandatangani Implementation Agreement (IA) untuk kerja sama perdagangan kredit karbon di bawah Pasal 6 Perjanjian Paris.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja sekaligus Menteri Penanggung Jawab Energi dan Sains & Teknologi Singapura, Dr. Tan See Leng, serta Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Thailand, Chalermchai Sri-on, di sela-sela Singapore Regional Business Forum (SRBF) ke-9 di Bangkok, Selasa (19/8/2025).

Bagi Singapura, kesepakatan ini menjadi yang pertama dijalin dengan negara ASEAN, sekaligus menandai tonggak baru dalam kerja sama regional di bidang mitigasi iklim.

Sebelumnya, Singapura telah meneken tujuh kesepakatan serupa dengan Papua Nugini, Ghana, Bhutan, Peru, Chile, Rwanda, dan Paraguay.

Read also:  IDX Carbon: Pasar Karbon Kian Terbuka dan Makin Fleksibel Pasca Perpres 110/2025

Menteri Tan See Leng menegaskan kesepakatan ini mencerminkan eratnya hubungan antara Singapura-Thailand yang tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik.

“Perjanjian ini menunjukkan tekad kolektif untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris secara nyata. Kami berharap kesepakatan ini menjadi contoh bagi kawasan tentang bagaimana Asia Tenggara dapat mengembangkan proyek kredit karbon berkualitas yang benar-benar menekan emisi sekaligus membuka peluang bisnis baru,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Chalermchai menilai kolaborasi ini sebagai langkah penting ASEAN dalam mendorong proyek mitigasi emisi berstandar internasional.

“Kami menghargai kemitraan Singapura dalam membuka akses pembiayaan iklim dan mengembangkan proyek kredit karbon kredibel di Thailand, mulai dari kehutanan, energi bersih, hingga transportasi rendah emisi. Thailand siap menjadi pusat proyek-proyek ini dan berbagi pendekatan kami sebagai model bagi kawasan,” katanya.

Read also:  Akhirnya Capai Kesepakatan, KLH-Verra Tanda Tangani MRA Perdagangan Karbon

Perjanjian yang ditandatangani menjadi kerangka kerja hukum untuk pengembangan dan transfer kredit karbon yang selaras dengan aturan Pasal 6 Perjanjian Paris.

Melalui skema ini, pengembang proyek dapat menghasilkan kredit karbon berintegritas tinggi yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun negara untuk berbagai keperluan.

Termasuk, untuk offset hingga 5% emisi kena pajak perusahaan di Singapura dalam skema International Carbon Credits (ICC) sejak 1 Januari 2024.

Memenuhi target kontribusi nasional (NDC) atau mandat internasional lain, seperti skema CORSIA untuk penerbangan internasional.

Sebagai bagian dari komitmen internasional, Singapura juga akan menyalurkan nilai ekuivalen 5% dari hasil kredit karbon yang diotorisasi untuk mendukung adaptasi iklim di Thailand.

Read also:  KLH Susun Panduan Teknis Setiap MRA, Pastikan Integritas Tinggi Perdagangan Karbon

Dukungan ini mencakup pengelolaan hutan berkelanjutan, proyek ketahanan banjir, hingga pengelolaan sumber daya air.

Selain itu, 2% dari kredit karbon yang diterbitkan akan langsung dibatalkan saat penerbitan pertama untuk berkontribusi pada pengurangan bersih emisi global. Kredit karbon yang sudah dibatalkan tidak bisa diperdagangkan atau diperhitungkan pada pencapaian target emisi negara manapun.

Implementasi perjanjian ini diharapkan mempercepat pencapaian ambisi iklim kedua negara.

Selain mendorong pembangunan berkelanjutan, proyek-proyek yang lahir dari kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan pengelolaan sampah, efisiensi energi, serta pengurangan pencemaran lingkungan. ***

TOP STORIES

MORE ARTICLES

Prospek Pasar Karbon Global Meningkat, Proyek Komunitas Punya Peluang Premium

Ecobiz.asia — Direktur PT Biru Karbon Nusantara (Biru Karbon), Chabi Batur Romzini atau yang akrab dipanggil Bibah, menilai prospek pasar karbon global akan terus...

KLH Susun Proses Bisnis Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Seperti Apa?

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusun proses bisnis perdagangan karbon pasca terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

IDX Carbon: Pasar Karbon Kian Terbuka dan Makin Fleksibel Pasca Perpres 110/2025

Ecobiz.asia — Kepala Pengembangan Perdagangan Karbon Bursa Efek Indonesia (IDX Carbon), Edwin Hartanto, menjelaskan cara kerja pasar karbon nasional setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres)...

Nasib MRA Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Ini Penjelasan Wamen LH

Ecobiz.asia - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menandatangani sejumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga pengembang standar karbon internasional untuk mendorong...

Kemenhut Siapkan Empat Aturan Turunan Perpres Nilai Ekonomi Karbon, Apa Saja?

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyiapkan empat peraturan menteri sebagai langkah cepat untuk memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

TOP STORIES

Pertamina NRE Optimalkan Teknologi AI untuk Efisiensi dan Mitigasi Risiko Operasi

Ecobiz.asia — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat transformasi digitalnya dengan mengoperasikan ruang kendali berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama NOVA (New &...

Prospek Pasar Karbon Global Meningkat, Proyek Komunitas Punya Peluang Premium

Ecobiz.asia — Direktur PT Biru Karbon Nusantara (Biru Karbon), Chabi Batur Romzini atau yang akrab dipanggil Bibah, menilai prospek pasar karbon global akan terus...

KLH Susun Proses Bisnis Perdagangan Karbon Pasca Perpres 110/2025, Seperti Apa?

Ecobiz.asia - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyusun proses bisnis perdagangan karbon pasca terbitnya Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen...

Integrasi Tata Ruang dan Industri Hijau Jadi Kunci Atasi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam

Ecobiz.asia — Integrasi tata ruang ekologis dan ekonomi berbasis One Map Policy dengan pendekatan lanskap berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi konflik pemanfaatan...

Patuh Bayar PNBP, BP Berau Jadi KKKS Terbaik Penghargaan Subroto 2025 Kategori 100 MBOEPD

Ecobiz.asia — BP Berau Ltd., operator proyek Tangguh LNG, meraih Penghargaan Subroto 2025 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kepatuhan terbaik...