Ecobiz.asia — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa faktor emisi karbon dari ekosistem padang lamun di Indonesia bervariasi secara regional, dengan wilayah Jawa dan sebagian Sumatra mencatat nilai tertinggi dibandingkan kawasan pesisir lainnya.
Temuan tersebut disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanologi BRIN, A’an Johan Wahyudi, melalui publikasi ilmiah yang mengkaji emisi karbon yang dilepaskan saat ekosistem lamun mengalami degradasi atau gangguan.
A’an menjelaskan bahwa selama ini kajian karbon biru lebih banyak menitikberatkan pada kemampuan lamun menyerap dan menyimpan karbon, sementara potensi emisi akibat kerusakan ekosistem masih jarang diperhitungkan dalam penghitungan emisi nasional.
“Dalam carbon accounting, yang dihitung bukan hanya karbon yang diserap, tetapi juga yang dilepaskan ketika ekosistem mengalami gangguan,” kata A’an, dikutip Sabtu (17/1/2026).
Menurutnya, aktivitas manusia di wilayah pesisir seperti reklamasi, pengerukan, dan peningkatan sedimentasi dapat merusak padang lamun dan memicu pelepasan karbon ke atmosfer melalui proses dekomposisi biomassa lamun.
Dalam riset tersebut, A’an memperkenalkan pendekatan perhitungan faktor emisi karbon lamun, yakni angka yang menunjukkan besaran karbon yang dilepaskan ke atmosfer per satuan luas per tahun akibat degradasi ekosistem.
Hasil analisis menunjukkan faktor emisi karbon lamun di Indonesia berada pada kisaran 0,53 hingga 3,25 ton karbon per hektare per tahun. Nilai tertinggi ditemukan di wilayah dengan tekanan antropogenik tinggi, terutama Jawa dan sebagian Sumatra, sementara wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku menunjukkan nilai yang lebih rendah.
A’an menyebut tingginya tekanan aktivitas manusia di wilayah padat penduduk menjadi faktor utama meningkatnya potensi emisi karbon lamun. Kerusakan satu hektare padang lamun di wilayah barat Indonesia, kata dia, berpotensi melepaskan karbon jauh lebih besar dibandingkan wilayah timur.
Selama ini, Indonesia masih menggunakan faktor emisi global Tier-1 dari IPCC dalam penghitungan emisi karbon lamun. A’an menilai pendekatan tersebut kurang merepresentasikan kondisi nasional yang sangat beragam.
“Karakteristik lamun Indonesia tidak bisa diwakili oleh angka rata-rata global,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan data historis, penelitian ini menggunakan pendekatan chronosequence modeling dengan membandingkan kondisi padang lamun yang masih relatif baik dan yang telah terdegradasi sebagai proksi perubahan dari waktu ke waktu.
A’an menegaskan bahwa faktor emisi yang dihitung dalam riset ini masih bersifat awal karena baru mencakup karbon biomassa lamun, sementara cadangan karbon terbesar justru tersimpan di sedimen.
Ke depan, ia mendorong pengembangan faktor emisi spesifik nasional (Tier-2) dengan menggabungkan data biomassa dan sedimen guna mendukung kebutuhan pelaporan penurunan emisi Indonesia, termasuk dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).
Riset ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, konsistensi implementasi, keterlibatan masyarakat pesisir, serta pengembangan sistem pemantauan laut jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem lamun di Indonesia. ***
