Ecobiz.asia — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Groundbreaking Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi pertama di dunia, hasil kolaborasi Konsorsium ANTAM–IBC–CBL, di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH), Karawang, Jawa Barat, Minggu (29/6/2025).
Proyek ini menjadi bagian dari langkah besar Indonesia untuk memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan mempercepat transisi energi bersih.
“Ini adalah program kolosal antarnegara. Kita bermitra dengan saudara-saudara dari Tiongkok, menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan dunia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Baca juga: Vanda RE Gandeng Black & Veatch untuk Proyek Surya-Baterai di Kepulauan Riau
Ia menyebut proyek ini sebagai tonggak strategis dalam sejarah industrialisasi nasional, yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik.
Proyek Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium ANTAM-IBC-CBL merupakan ekosistem baterai berbasis nikel terintegrasi pertama di dunia dan terbesar di Asia Tenggara.
Ekosistem ini mulai dari pertambangan nikel di Halmahera Timur hingga produksi baterai kendaraan listrik di Karawang.
Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dan mencakup area seluas 3.023 hektar serta mampu menyerap 35 ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung, pertumbuhan ekonomi lokal, dan 18 proyek infrastruktur dermaga multifungsi.
Secara keseluruhan, proyek ini akan memiliki kapasitas produksi baterai kendaraan listrik sebesar 6,9 GWh yang kemudian akan ditingkatkan menjadi 15 GWh.
Hal ini akan mengokohkan posisi Indonesia sebagai produsen baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara.
Nantinya, industri baterai listrik terintegrasi ini diproyeksikan dapat menyuplai baterai bagi 300 ribu kendaraan yang dapat mengurangi impor BBM hingga 300 ribu kilo liter per tahunnya.
Baca juga: Hilirisasi Nikel, Indonesia Mau Jadi Pusat Produksi Baterai Hijau untuk Pengendalian Emisi Karbon
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proyek hilirisasi ini harus dilakukan secara adil dan berkeadilan.
“Atas arahan Presiden, hilirisasi ini tidak boleh hanya menguntungkan investor dan pemerintah pusat. Harus adil untuk pelaku usaha daerah, masyarakat, dan pemerintah daerah,” tegasnya.
Bahlil juga menjelaskan bahwa proyek ini menjadi bukti kemitraan strategis antara negara penghasil sumber daya alam seperti Indonesia, dan negara pemilik teknologi seperti Tiongkok. Ia menyebut Indonesia memiliki hampir seluruh elemen penting untuk baterai seperti nikel, mangan, dan kobalt, sementara lithium dan teknologi masih memerlukan kerja sama internasional.
“Karena itu kita menggandeng mitra seperti CATL dari Tiongkok untuk melengkapi ekosistem ini,” ujarnya. ***
