Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan kebijakan pembatasan wisatawan di Taman Nasional Komodo bersifat adaptif dan tidak statis, menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta pengembangan sarana prasarana di kawasan.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan kuota kunjungan saat ini ditetapkan sebesar 365.000 orang per tahun, namun angka tersebut akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kajian ilmiah dan kondisi lapangan.
“Kami sepakat bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekologis. Namun kuota ini tidak statis, melainkan akan terus dikaji dan disesuaikan,” ujar Rohmat dalam diskusi kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, peningkatan kuota dimungkinkan seiring perbaikan fasilitas di kawasan, termasuk pengaturan jalur trekking dan pembangunan dermaga di Pulau Padar. Kemenhut juga menyiapkan strategi pemerataan kunjungan agar tidak terjadi penumpukan wisatawan di titik tertentu.
Selain itu, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata untuk merumuskan kuota ideal berbasis data. Pengembangan destinasi alternatif di luar kawasan taman nasional, seperti di daratan Flores, Pulau Longos, dan Golomori, juga didorong untuk mengurangi tekanan terhadap habitat alami komodo.
Kemenhut memastikan tim teknis dari Balai Taman Nasional Komodo dan Direktorat Jenderal KSDAE akan memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha, termasuk penyempurnaan sistem layanan dan transparansi pengelolaan, serta optimalisasi sistem pemesanan tiket untuk memberikan kepastian bagi industri pariwisata.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto yang hadir pada kesempatan tersebut mendukung kebijakan pembatasan tersebut sebagai langkah menjaga keberlanjutan kawasan. Namun, ia menekankan pentingnya transisi yang bertahap dan pelibatan masyarakat lokal.
“Pembatasan ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga ekosistem dan keberlanjutan ekonomi pariwisata. Tapi implementasinya harus memperhatikan dampak sosial,” ujarnya.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam menata pariwisata secara berkelanjutan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan di Labuan Bajo.
***
