LG Batal Investasi Baterai EV, Aspebindo Serukan Peningkatan Kemandirian Hilirisasi Nasional

MORE ARTICLES

 Ecobiz.asia – Keputusan konsorsium LG Energy Solution (LGES) membatalkan proyek baterai kendaraan listrik (EV) senilai 7,7 miliar dolar AS (Rp128,84 triliun) di Indonesia bukanlah akhir dari ambisi Indonesia untuk peningkatan nilai tambah hasil sumber daya alam nasional. 

Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, menyebut langkah LGES sebagai cerminan dinamika global yang harus dijawab dengan kebijakan hilirisasi yang lebih matang. 

Dalam hal ini, peran aktif Satgas Hilirisasi dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem kebijakan serta menarik investasi strategis yang berkelanjutan.  

Baca juga: Indonesia Jajaki Teknologi Nuklir Modular Inggris

Proyek yang rencananya mencakup seluruh rantai pasok—dari pengolahan nikel, produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai—ini tentunya menunda ambisi Indonesia menjadi hub baterai global. 

Pembatalan tersebut disinyalir dipicu oleh faktor eksternal seperti perlambatan permintaan EV dunia (EV chasm) dan perubahan strategi korporasi LGES. 

“Keputusan LGES mundur dari Proyek Titan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia tak boleh bergantung pada satu mitra. Daya tawar dan kebijakan hilirisasi harus diperkuat dengan kemandirian investasi dari dalam negeri dan menggandeng negara mitra lainnya seperti AS dan Eropa,” tutur Fathul dikutip Rabu (23/4/2025).

Read also:  Kemenhut Dorong Kemitraan Lanskap untuk Perkuat Perlindungan Hutan dan Ekonomi Masyarakat

 “Di sinilah Kementerian Investasi dan Hilirisasi perlu mengambil peran lebih agresif dalam membuka kanal kerja sama baru, sementara Satgas Hilirisasi memastikan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi hambatan struktural,” imbuh Fathul.

Dampak dari pembatalan Proyek Titan yang merupakan kolaborasi LGES dengan Indonesia Battery Corporation (IBC), berpotensi menunda target produksi baterai EV berbasis nikel dalam negeri. Proyek ini sebelumnya diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem baterai nasional. 

Selain itu, mundurnya LGES berisiko menunda juga transfer teknologi pengolahan nikel menjadi bahan baterai berkualitas tinggi. Padahal, kemampuan mengolah prekursor dan katoda merupakan kunci peningkatan nilai tambah mineral. 

Baca juga: Pemerintah tengah Merumuskan PERPRES Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik di Seluruh Kabupaten Kota

“Kehilangan kesempatan alih teknologi di sektor bernilai tinggi ini bisa memperlebar ketergantungan kita pada impor,” ujar Fathul.  

Di tingkat global, langkah LGES dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan investor asing. Indonesia kini harus bersaing ketat dengan Thailand dan Vietnam yang juga gencar menawarkan insentif serupa. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) AS juga turut mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional. 

Read also:  Anak Badak Jawa Kembali Lahir di Ujung Kulon, Induk Desy Catat Kelahiran Kelima

“AS menawarkan tax credit bagi produsen baterai yang beroperasi di wilayah mereka. Ini menggeser peta persaingan global. Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama-sama dengan Satgas Hilirisasi perlu memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara target dan penyiapan infrastruktur pendukung yang kompetitif,” tambah Fathul.  

Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari batalnya investasi LGES, Aspebindo merekomendasikan lima langkah strategis. 

Pertama, diversifikasi mitra investasi dengan menjajaki kembali perusahaan AS dan Eropa seperti Tesla, Eramet, dan Bosch dengan insentif fiskal dan dukungan kebijakan yang lebih menarik lagi. Pemerintah perlu merancang paket insentif khusus untuk menarik pemain global dan memastikan kesiapan rantai pasok lokal. 

Baca juga: Listrik Hijau Makin Diminati Sektor Industri dan Bisnis, Pengguna REC Naik 117 Persen

Kedua, penyederhanaan regulasi, termasuk penyediaan lahan, izin lingkungan, dan percepatan perizinan pendukung lainnya. Ini sejalan dengan program ease of doing investment yang sedang digenjot Kementerian Investasi dan Hilirisasi. 

Ketiga, Kolaborasi Pemerintah-BUMN-Swasta Nasional juga perlu diintensifkan. “IBC harus lebih agresif membentuk joint venture dengan menggandeng swasta nasional besar, untuk teknologi dan IP rights-nya dapat dibeli dengan dana patungan tersebut,” ujar Fathul. 

Read also:  Harga Nikel dan Biaya Modal Pengaruhi Kelayakan Proyek, Ekonomom Soroti Daya Saing Baterai

Selain itu, Aspebindo juga mengusulkan agar ada alokasi anggaran khusus (dedicated budget allocation) untuk percepatan hilirisasi sebesar 20% dari PNBP Minerba, yang nilainya dapat mencapai Rp 37-40 triliun per tahun setelah kenaikan royalti pada April 2025. 

Alokasi ini perlu dikawal oleh Satgas Hilirisasi untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran, seperti pengembangan teknologi dan infrastruktur kunci.

Keempat, kelebihan pasokan listrik dari program 35.000 MW diusulkan dialokasikan untuk kawasan industri baterai dengan tarif spesial. Kelima, di tingkat global, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan untuk merespons tarif impor baterai AS (32%). “Kita bisa tawarkan paket investasi hijau berbasis nikel dalam negosiasi bilateral,” katanya.

Meski kehilangan investor di proyek strategis Titan, Fathul menegaskan hilirisasi nikel tetap menjadi prioritas. “Potensi nikel kita luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi kebijakan dan kemandirian teknologi,” katanya. 

Ia berharap pembatalan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sekaligus peluang menarik investor dengan value proposition yang lebih kuat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...