Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam melawan penggurunan dan kekeringan dengan mengandalkan program FOLU Net Sink 2030 sebagai strategi utama.
Dalam satu dekade terakhir, lebih dari 2 juta hektare hutan dan lahan telah direhabilitasi, menjadi bukti langkah konkret Indonesia dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lahan.
Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar Shiddiq, dalam peringatan World Day to Combat Desertification and Drought (WDCD) 2025 di Jakarta, Rabu (9/7/2025) menegaskan bahwa Indonesia telah menargetkan kondisi net-zero emission di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU) pada 2030 melalui program Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Baca juga: Biochar Berpotensi Hasilkan Kredit Karbon, Wamen LH Dorong Ekspansi ke Pasar Internasional
“Program ini dibangun di atas empat pilar utama: mencegah deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan pemulihan gambut, serta peningkatan penyerapan karbon,” ujar Sulaiman.
Selain rehabilitasi lahan skala besar, upaya pengendalian kebakaran hutan juga menunjukkan hasil signifikan. Melalui strategi Integrated Forest Fire Management, luas kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan hingga sekitar 488 ribu hektare—turun 29,6 persen dibandingkan dengan puncaknya pada 2019.
Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi, pemerintah mendorong penerapan multiusaha kehutanan sebagai pendekatan baru pengelolaan hutan berkelanjutan.
Model ini mengintegrasikan berbagai jenis usaha di kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestri.
Baca juga: Bukan Cuma Listrik! Ini Inovasi Panas Bumi yang Bikin PGE Sabet Penghargaan Internasional
“Multiusaha kehutanan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sulaiman.
Ia menambahkan, strategi ini juga diarahkan untuk memperkuat daya saing, menarik investasi, dan mendorong diversifikasi produk hasil hutan.
Menurut dia, melalui pendekatan yang holistik, pemerintah tidak hanya menargetkan pencapaian komitmen iklim nasional, tetapi juga membangun pondasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan. ***
