Ecobiz.asia – Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting dalam pengembangan dan implementasi regulasi proyek karbon hutan.
Demikian dikatakan Ketua Harian II Tim Kerja Indonesia FOLU’s Net Sink 2030 Agus Justianto pada Forest Governance, Markets, and Climate (FGMC) Stakeholder Forum di London, Kamis (23/1/2025). Agus menguraikan strategi utama untuk memastikan inklusivitas dan transparansi dalam inisiatif karbon hutan.
“Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif, transparan, dan efektif,” ujar Agus.
Ia menambahkan, pendekatan ini akan membantu melindungi hak dan mata pencaharian masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan.
Agus menjelaskan bahwa pemangku kepentingan dapat berkontribusi melalui partisipasi dalam konsultasi publik, memberikan keahlian teknis, mendorong kebijakan inklusif, memantau kepatuhan proyek, serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak.
Ia juga menyamakan proses ini dengan sistem sertifikasi SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian) yang telah berhasil diterapkan di Indonesia selama lebih dari satu dekade.
Berdasarkan pengalaman Indonesia dalam proyek karbon hutan, Agus Justianto mengungkapkan beberapa pelajaran penting yang menjadi dasar pengembangan regulasi nasional.
Baca juga: Ada Otorisasi Negara, Sertifikat Karbon Indonesia Dijamin Menteri LH Bebas Double Counting
Hal-hal tersebut meliputi kebutuhan akan kerangka hukum yang kuat, transparansi dalam pengukuran dan pelaporan, inklusivitas, serta kemampuan beradaptasi dengan konteks lokal.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengukuran, pelaporan, dan verifikasi adalah hal yang sangat penting,” jelas Agus.
Ia juga menambahkan bahwa kerangka hukum harus secara jelas mendefinisikan peran pemangku kepentingan dan mekanisme penegakan. Pelajaran-pelajaran ini telah diintegrasikan ke dalam kerangka kerja FOLU Net Sink 2030 Indonesia, sebuah inisiatif nasional untuk mencapai tujuan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan.
Untuk menjaga reputasi investasi karbon hutan yang berintegritas tinggi, Agus Justianto merekomendasikan beberapa langkah, termasuk menetapkan standar yang jelas, melibatkan masyarakat lokal, mempromosikan transparansi, dan bekerja sama dengan mitra internasional.
Baca juga: Perdagangan Karbon Internasional, Indonesia Siap Lepas 2,48 Juta Ton CO2e Lewat IDX Carbon
“Peningkatan kapasitas dan dukungan teknis bagi masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan pengelolaan proyek,” tambahnya. Agus juga menyoroti pentingnya praktik manajemen adaptif dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi dan perkembangan ilmiah.
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, negara-negara pemilik hutan dapat memastikan bahwa proyek karbon tidak hanya berkontribusi pada tujuan iklim global tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. ***
