Kementerian ESDM Sebut Penggunaan BBM Rendah Sulfur Untuk Tekan Emisi Karbon Sektor Transportasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi. Oleh karena itu, mengganti dengan BBM yang rendah sulfur menjadi sebuah keharusan untuk menekan emisi sekaligus mencegah kualitas udara tidak bertambah buruk.

“BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur yang tinggi,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (Biro Klik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agus Cahyono Adi di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Read also:  Tindak Lanjut COP30, KLH Susun Dua Peta Jalan Transisi Energi dan Hutan

Agus menambahkan, untuk pelaksanaannya sendiri, Pemerintah telah membuat peta jalan (road map) pelaksanaan pendistribusian BBM rendah sulfur tersebut dan tentunya menjadi rujukan dalam pelaksanaanya. 

Baca juga: Komisi Uni Eropa Usulkan Penundaan EUDR: Banyak yang Belum Siap 

“Road map pemanfaatan BBM rendah sulfur sudah tersedia, tentunya pelaksanannya akan mengikuti road map tersebut,” ujar Agus.

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon untuk menjaga kenaikan suhu global dengan menaikkan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) dari target pengurangan emisi karbon menjadi 32% (912 juta ton CO2) pada tahun 2030 dari sebelumnya 29% atau setara 835 juta ton CO2.

Read also:  Kesepakatan PSEL Surabaya–Malang Resmi, Pemerintah Pacu Proyek Waste-to-Energy

Penggunaan BBM bersulfur rendah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi emisi yang menjadi pemicu naiknya suhu pemanasan global tersebut.

Baca juga: Mengenal Appostraps, Inovasi Penanggulangan Abrasi dengan Ban Bekas di Karawang Ala PHE ONWJ 

Berdasarkan peta jalan yang ada, pendistribusian BBM bersulfur rendah jenis minyak solar bersulfur rendah pada tahap awal akan mulai didistribusikan di Jakarta, Cikampek dan Balongan, dilanjutkan kemudian pada periode berikutnya di Nusa Tenggara dan Kalimantan dan dilanjutkan kemudian ke Sulawesi, Papua dan Maluku.

Read also:  Kemarau Lebih Kering, Kemenhut Perkuat Antisipasi Karhutla 2026

Sementara pendistribusian jenis bensin bersih bersulfur rendah tahap awal akan mulai didistribusikan di daerah Sumatera bagian utara (Sumbagut) dilanjutkan ke Sumatera bagian selatan sebagian, kemudian Banten dan Jawa Tengah bagian utara dilanjutkan kemudian pendistribusian di Kalimantan Barat. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Pemilahan Sampah Jadi Penentu Keberhasilan Teknologi PSEL (Waste to Energy)

Ecobiz.asia — Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, menegaskan bahwa pemilahan sampah dari sumber menjadi faktor kunci keberhasilan teknologi...

Menhut Serahkan 1.742 Hektare Izin Perhutanan Sosial ke Masyarakat Sulut

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan akses kelola hutan kepada 328 kepala keluarga (KK) di Sulawesi Utara melalui skema perhutanan sosial guna...

TOP STORIES

Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun dan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan ke Negara

Ecobiz.asia — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan dana Rp11,42 triliun ke kas negara serta melaporkan penguasaan kembali ratusan ribu hektare kawasan...

Percepat PSEL, Menteri LH Ingatkan Pemda Tetap Wajib Kelola Sampah

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan pemerintah daerah memiliki kewajiban menjalankan pengelolaan sampah selama masa transisi...

PLN Nusantara Power, VOGO-ARSTROMA Explore Membrane-Based CCUS Development

Ecobiz.asia — PT PLN Nusantara Power has signed a memorandum of understanding (MoU) with VOGO-ARSTROMA to explore the development of carbon capture technology as...

BPDLH Gandeng Perusahaan Global, Perkuat Pembiayaan Petani Agroforestri

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggandeng perusahaan pemasok global dan offtaker untuk memperkuat pembiayaan sektor kehutanan berbasis agroforestri. Kolaborasi dilakukan dengan...

Situasi Global Bergejolak, Pemerintah Perlu Hitungan Presisi Jaga Ketahanan BBM

Ecobiz.asia -- Pemerintah perlu mengedepankan kehati-hatian dan perhitungan yang presisi dalam menetapkan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah...