Kemenperin Prihatin Pengetatan Pasokan Gas Industri, PGN Disorot

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keprihatinan mendalam atas pengetatan pasokan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memicu keluhan serius pelaku industri pengguna energi besar.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan dari pelaku usaha yang terdampak langsung kebijakan tersebut.

“Ini masalah klasik yang berulang. HGBT adalah keputusan Presiden yang menetapkan harga 6,5 dolar AS per MMBtu berikut keberlanjutan pasokannya. Tidak seharusnya ada pihak yang menaikkan harga di atas ketetapan Presiden atau membatasi pasokannya,” tegas Febri di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Read also:  Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Perkuat Aksi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca COP17

Ia mencontohkan, tarif gas yang dikenakan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) bisa mencapai 16,77 dolar AS per MMBtu. Kenaikan harga dan pengetatan pasokan ini, menurut Febri, memberatkan sektor padat energi seperti industri keramik, kaca, baja, pupuk, petrokimia, dan oleokimia.

Data Kemenperin mencatat, industri keramik nasional pada semester I-2025 baru mencapai utilisasi 70–71 persen. Pengetatan pasokan HGBT menjadi hanya 48 persen dari kebutuhan berpotensi menurunkan kembali capaian tersebut, termasuk mengganggu suplai pupuk dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo.

Read also:  Industri Nikel Hadapi Tekanan Harga dan Biaya, FINI Dorong Hilirisasi Lanjutan

Saat ini kebutuhan gas industri mencapai 2.700 MMSCFD, sedangkan volume HGBT yang tersedia hanya 1.600 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 900 MMSCFD atau 50 persen dialokasikan untuk BUMN seperti PLN dan Pupuk Indonesia.

“Porsi industri swasta semakin kecil, risikonya kapasitas produksi turun, efisiensi terganggu, dan PHK massal tidak terhindarkan,” kata Febri.

Kemenperin memperkirakan 134.794 pekerja bergantung pada keberlanjutan pasokan HGBT. Jika pasokan diketatkan menjadi 48 persen, mayoritas pekerja ini terancam kehilangan pekerjaan.

Read also:  Hotspot Turun 1.019 Titik, Operasi Karhutla dan Perlindungan Satwa Terus Diperkuat

Rinciannya meliputi industri pupuk (10.420 orang), petrokimia (23.006), oleokimia (12.288), baja (31.434), keramik (43.058), kaca (12.928), dan sarung tangan karet (1.660).

“Angka ini adalah alarm serius. Kebijakan pasokan gas harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan ratusan ribu keluarga,” tegas Febri.

Ia meminta koordinasi lintas kementerian segera dilakukan untuk memastikan pasokan HGBT yang adil dan merata, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi kontribusi manufaktur terhadap PDB nonmigas dan penyerapan tenaga kerja. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...

Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Kayu Lestari, Gambut, dan Mangrove

Ecobiz.asia — Indonesia dan Republik Kongo menjajaki penguatan kerja sama kehutanan, terutama untuk memperluas pengakuan pasar terhadap produk kayu lestari, memperkuat ketertelusuran rantai pasok,...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...

TOP STORIES

Norway Pledges US$100 Million to Indonesia for Forest Emission Reductions in 2021–2023

Ecobiz.asia – Norway has announced a US$100 million results-based contribution to Indonesia in recognition of the country's efforts to reduce carbon emissions from deforestation...

Indonesia, Norway Sign First Article 6.2 Carbon Deal to Support Energy Transition

Ecobiz.asia – Indonesia and Norway have signed an agreement to channel international carbon finance into Indonesia’s energy transition, with an initial focus on supporting...

PGN dan Unilever Jajaki Pengembangan Ekosistem Biomethane di Indonesia

Ecobiz.asia -- PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Unilever menjajaki peluang pengembangan ekosistem biomethane di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan,...

UNEP Praises Indonesia’s Large-Scale Jurisdictional REDD+ Programme as Model for Forest Countries

Ecobiz.asia – The United Nations Environment Programme (UNEP) has praised Indonesia’s jurisdictional REDD+ programme across nine provinces, describing its large-scale approach as an important...

Pembangkit Diesel Tua Jadi Tantangan Integrasi PLTS di Daerah Terpencil

Ecobiz.asia - Pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan baterai dan generator diesel di daerah terpencil menghadapi tantangan yang tidak hanya...