Kemenperin Dorong Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi untuk Akselerasi Industri Hijau

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian Apit Pria Nugraha menekankan pentingnya pemanfaatan bersama jaringan transmisi (power wheeling) untuk mendukung penguatan industri hijau dan mempercepat dekarbonisasi industri nasional.

 “Industri hijau membutuhkan ketersediaan energi hijau yang dapat diandalkan dan terintegrasi. Skema pemanfaatan bersama jaringan transmisi berpotensi membuka akses lebih luas terhadap listrik terbarukan, terutama bagi industri dan kawasan industri,” ungkap Apit saat Webinar Percepatan Investasi Energi Terbarukan di Indonesia: Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) yang diselenggarakan oleh IESR (Institute for Essensials Service Reform Indonesia), Selasa (29/4/2025).

Read also:  KLH/BPLH Perluas Jejaring Internasional Lawan Sindikat Kejahatan Lingkungan

Apit mengungkapkan dukungannya akan integrasi mekanisme PBJT dalam berbagai kebijakan nasional seperti dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi terbarukan dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang akan segera diperbarui.

Baca juga: Indonesia Perkuat Komitmen Energi Bersih di EESA Summit 2025, Gandeng Kolaborasi Strategis dengan China

Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan pengembangan industri hijau nasional. “Kami mendorong agar kebijakan pembangunan industri hijau segera disinkronisasikan dengan transformasi sistem energi yang ada,” jelasnya.

Lebih lanjut, Apit menekankan tentang pentingnya prinsip keterbukaan akses dan tarif yang transparan. Hal itu akan mencegah biaya tambahan yang bisa menjadi beban bagi industri kecil dan menengah yang tengah melakukan transisi energi.

Read also:  Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

“Skema ini jika dijalankan dengan efektif akan meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global,” tambahnya, menyebutkan bahwa hal ini juga akan mendukung penghadapan regulasi carbon leakage policy, seperti CBAM di Uni Eropa.

Apit juga menekankan perlunya perhatian terhadap kapasitas jaringan transmisi, percepatan proses perizinan, serta penyusunan standar kontrak yang sederhana dan efisien agar implementasi skema ini dapat segera dioperasionalkan.

Read also:  ESDM Siapkan Regulasi Karbon Terintegrasi, Pengembang Jadi Pemilik Kredit Karbon

Baca juga: MedcoEnergi Paparkan Kontribusi untuk Transisi Energi Berkelanjutan  di Advantage Oman Forum 2025

Dia berharap seluruh pihak, termasuk pemerintah, PLN, dunia usaha, dan masyarakat sipil, dapat bersinergi untuk memastikan manfaat optimal dari mekanisme ini.

Sebagai penutup, Apit mengungkapkan komitmennya untuk menjadikan sektor industri sebagai bagian dari solusi menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan.

“Industri siap berperan dalam mewujudkan visi tersebut, dengan harapan bahwa semua pihak dapat berkolaborasi untuk mencapainya,” tutupnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

KLH Bangun Ekosistem Pengelolaan Limbah Baterai Mobil Listrik, Timbulan Diproyeksi Memuncak 2040

Ecobiz.asia — Ledakan penggunaan kendaraan listrik berpotensi menghadirkan persoalan baru: gunungan baterai bekas. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkirakan timbulan limbah baterai kendaraan listrik akan...

Sungai Mengering, Ketergantungan Batu Bara Dinilai Perparah Krisis Iklim di Kalimantan

Ecobiz.asia -- Kekeringan dan pendangkalan sejumlah sungai besar di Kalimantan di tengah fenomena El Niño menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketergantungan Indonesia...

KLH/BPLH Perluas Jejaring Internasional Lawan Sindikat Kejahatan Lingkungan

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat penegakan hukum dan memperluas kerja sama internasional untuk membongkar jaringan kejahatan lingkungan yang semakin...

TOP STORIES

Singapura-Laos Sepakati Perdagangan Kredit Karbon, Atur Mekanisme Corresponding Adjustment

Ecobiz.asia — Singapura dan Laos menandatangani perjanjian implementasi untuk membangun kerangka kerja yang mengikat secara hukum bagi kerja sama kredit karbon berdasarkan Pasal 6...

Pemanasan Global Diprediksi Lampaui 1,5°C, UNEP Peringatkan Bahaya Perubahan Iklim

Ecobiz.asia – Dunia diperkirakan akan melampaui ambang pemanasan global 1,5°C dalam beberapa tahun ke depan. Namun, peluang untuk menekan kenaikan suhu dan mengembalikannya ke...

Singapore, Laos Sign Carbon Credit Deal, Set Corresponding Adjustment Mechanism

Ecobiz.asia — Singapore and Laos have signed an implementation agreement to establish a legally binding framework for carbon credit collaboration under Article 6 of...

UNEP: World Set to Cross 1.5°C Warming, Return Below Threshold Still Possible

Ecobiz.asia — Global temperatures are likely to exceed the 1.5°C warming threshold within the next few years, increasing climate risks and impacts, but the...

PLN Nusantara Power Perluas Bisnis di Luar Pembangkitan, Raih Dua Penghargaan Marketing 2026

Ecobiz.asia -- Transformasi bisnis PT PLN Nusantara Power (PLN NP) dalam mencari sumber pertumbuhan baru di luar bisnis inti pembangkitan mendapat pengakuan melalui dua...