Kemenhut Bersama UNDP Gelar Workshop bagi Jurnalis untuk Dukung Agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan workshop yang dirancang untuk memperkuat peran jurnalis dalam mendukung aksi iklim nasional, khususnya inisiatif Indonesia’s Forest and Other Land Use Net Sink (FOLU Net Sink) 2030. 

Workshop dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut, Dr. Mahfudz dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Tim Kerja Indonesia FOLU Net Sink 2030, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

“Melalui pelatihan ini, kami berharap jurnalis dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi yang konstruktif dan mendorong aksi nyata di tingkat akar rumput,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Krisdianto, Jumat (16/5/2025). 

Baca juga: Di World Expo Osaka, Indonesia Paparkan Strategi FOLU Net Sink 2030 Buka Peluang Investasi Karbon Hutan

Workshop berlangsung 16–17 Mei 2025 di Jakarta dan Bogor, dan diselenggarakan dengan dukungan dari Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (Defra) serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Para peserta juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Persemaian Rumpin di Bogor, untuk melihat secara langsung praktik implementasi agenda FOLU Net Sink di lapangan.

Read also:  Menteri LH Pimpin Penanaman Mangrove di Brebes, Dorong Percepatan Target 2 Miliar Pohon

FOLU Net Sink adalah salah satu strategi utama Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). 

Agenda ini menargetkan agar pada tahun 2030, sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya dapat menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan dengan yang dihasilkannya, terutama diharapkan pada tahun 2030 menjadi sektor penyerap bersih karbon (net sink).

Komitmen ini merupakan bagian penting dari Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) Indonesia di bawah Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. 

Dengan fokus pada pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, Indonesia tidak hanya berkontribusi pada tujuan iklim global, tetapi juga meningkatkan tata kelola lingkungan, menciptakan lapangan kerja hijau, serta mendukung ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: BPDLH-BNI Kerja Sama Salurkan Dana Lingkungan Hidup Proyek FOLU Net Sink

Meski demikian, jalan menuju tercapainya visi FOLU Net Sink 2030 tidaklah tanpa tantangan. 

Read also:  Batik Karya UMKM Disabilitas Binaan Pertamina EP Tarakan Tampil di Forum Nasional

Permasalahan seperti konflik tata guna lahan, kapasitas teknis yang terbatas di tingkat lokal, serta kebutuhan akan pendanaan dan manajemen data yang lebih terintegrasi, menekankan pentingnya kolaborasi multipihak. 

Dalam konteks ini, media memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman publik, mendorong transparansi, dan mendorong akuntabilitas para pengambil kebijakan. 

Jurnalis, sebagai agen perubahan, memiliki kemampuan yang unik
untuk menginspirasi partisipasi inklusif, memperkuat suara komunitas dari berbagai lapisan, ras, gender dan usia, termasuk kelompok rentan, dan memastikan bahwa manfaat pembangunan berkelanjutan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga: Indonesia dan Norwegia Perkuat Kerja Sama Strategis Dukung Target FOLU Net Sink 2030

Krisdianto menyoroti perlunya komunikasi yang berkelanjutan dan efektif, agar publik dan media memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi Indonesia dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim global.

Head of Nature, Climate and Energy Unit UNDP Indonesia Dr. Aretha Aprilia, menekankan pentingnya edukasi dan penyuluhan dalam mewujudkan aksi iklim yang inklusif. 

“Jurnalis memiliki peran krusial dalam mendorong aksi iklim melalui cerita-cerita yang bermakna, menyoroti inisiatif berbasis komunitas, mengangkat kearifan lokal, serta memastikan bahwa suara kelompok rentan turut terdengar dalam narasi perubahan iklim,” katanya.

Read also:  PHE Raih Dua Penghargaan Tertinggi pada ESG Governance KADIN–GAPPS International Awards 2026

Pelatihan ini turut memfasilitasi diskusi lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. 

Baca juga: Terima VERRA dan ICVCM, Menhut Mau Selaraskan Metodologi dan Pastikan Integritas Karbon

Kolaborasi ini bertujuan memperkaya perspektif para jurnalis agar mampu mengembangkan narasi yang seimbang dan berbasis bukti. Melalui peningkatan kapasitas jurnalis dalam meliput isu kehutanan dan perubahan iklim secara mendalam dan akurat, Kementerian Kehutanan berharap agenda FOLU Net Sink 2030 dapat memperoleh dukungan yang luas, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang beragam.

Inisiatif ini menunjukkan peran kepemimpinan Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan aksi iklim, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap prioritas pembangunannya. Melalui kolaborasi yang diperkuat dan diskursus publik yang berwawasan, Indonesia tengah membuka jalan menuju masa depan rendah karbon yang berkelanjutan dan
membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyatnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Batik Karya UMKM Disabilitas Binaan Pertamina EP Tarakan Tampil di Forum Nasional

Ecobiz.asia -- PT Pertamina EP (PEP) Tarakan Field membawa Batik Kalimantan Utara karya Kelompok Usaha Bersama Disabilitas Batik (Kubedistik) ke panggung nasional melalui ajang...

Kolaborasi Unindra dan Universitas INABA Tingkatkan Literasi Microsoft Excel Siswa SMK di Jakarta

Ecobiz.asia – Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) bersama Universitas Indonesia Membangun (INABA) menggelar pelatihan penguasaan Microsoft Excel bagi 80 siswa SMK Ma'arif Jakarta. Program ini...

Transisi Energi Perlu Realistis, DMO Batubara Tetap Krusial bagi Ketahanan Energi

Ecobiz.asia -- Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara dinilai berada di persimpangan antara menjaga ketahanan energi nasional, melindungi tarif listrik, dan menciptakan kepastian bagi...

Elnusa Luncurkan Journalistic Award 2026, Perkuat Literasi Energi Lewat Kolaborasi dengan Media

Ecobiz.asia -- PT Elnusa Tbk (Elnusa) kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi energi nasional dengan meluncurkan Elnusa Journalistic Award (EJA) 2026, sebuah ajang apresiasi...

Menteri LH Pimpin Penanaman Mangrove di Brebes, Dorong Percepatan Target 2 Miliar Pohon

Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat memimpin penanaman mangrove di Pantai Randusanga Kulon, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah,...

TOP STORIES

Pertamina Drilling dan ANP Timor Leste Perkuat Kerja Sama Pengembangan SDM Migas

Ecobiz.asia – PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) menjalin kerja sama dengan Autoridade Nacional do Petróleo (ANP) Timor Leste untuk meningkatkan kapasitas sumber...

PLN EPI, Singapore’s eFUELS SEA Explore Cross-Border Green Hydrogen Supply Chain

Ecobiz.asia – Indonesia's PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) and Singapore-based eFUELS SEA Pte. Ltd. have agreed to explore the development of a...

Pertamina Bidik Tandan Kosong Sawit Jadi Bioetanol Pengganti BBM Impor

Ecobiz.asia – PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan mengoptimalkan pemanfaatan minyak sawit beserta limbahnya sebagai sumber bioenergi untuk...

Indonesia Launches Four Regional Biodiversity Status Reports: Papua, Java, Maluku, Bali-Nusa Tenggara

Ecobiz.asia – Indonesia has launched four new regional biodiversity status reports covering Bali–Nusa Tenggara, Java, Maluku, and Papua, providing updated scientific data to support...

Indonesia Luncurkan Empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati, Basis Data Pembangunan Berkelanjutan Makin Kuat

Ecobiz.asia – Pemerintah meluncurkan empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Indonesia untuk wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan dan...