Indonesia Gabung Coalition to Grow Carbon Markets, Bawa Pengalaman Kelola Proyek Karbon Hutan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, sebuah inisiatif internasional yang bertujuan memperkuat pasar karbon berintegritas tinggi dan memperluas pembiayaan iklim global.

Indonesia menjadi anggota pemerintah ke-11 dalam koalisi tersebut.

Pengumuman disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam diskusi meja bundar bertajuk Advancing Indonesia–UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets yang digelar di kantor pusat Standard Chartered, London.

Agenda tersebut berlangsung setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam rangka peluncuran UK–Indonesia Strategic Partnership.

Sebagai anggota baru, Kementerian Kehutanan membawa pengalaman Indonesia dalam proyek karbon berbasis hutan dan solusi berbasis alam. Pemerintah menilai pasar kredit karbon berintegritas tinggi memiliki potensi besar untuk mendukung penurunan emisi, konservasi keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan ekonomi hijau.

Read also:  Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

“Sebagai negara dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, ekosistem mangrove yang luas, dan lahan gambut tropis yang signifikan, Indonesia memiliki modal alam dan pengalaman nyata dalam solusi berbasis alam,” ujar Raja Juli Antoni dalam pernyataannya, Selasa (20/1/2026).

Ia menegaskan Indonesia akan bekerja bersama negara-negara anggota koalisi untuk meningkatkan permintaan kredit karbon berintegritas tinggi dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam.

Dengan bergabungnya Indonesia, koalisi kini beranggotakan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia, serta para ketua bersama Kenya, Singapura, dan Inggris.

Koalisi ini bertujuan mendorong dunia usaha berinvestasi dalam kredit karbon berintegritas tinggi sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan emisi global.

Read also:  Dorong Pengembangan Ekonomi Karbon, Atkarbonist Gandeng Sucofindo dan DMB Global

Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, menyambut keanggotaan Indonesia dan menilai pengalaman Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memperkuat peran koalisi dalam menarik investasi sektor swasta.

“Pasar karbon dapat memainkan peran penting dalam mencapai target iklim sekaligus memastikan aliran pendanaan untuk melindungi alam dan membangun ketahanan,” ujarnya.

Standard Chartered, yang memfasilitasi pertemuan tersebut, menyatakan dukungannya terhadap pengembangan pasar karbon di Indonesia.

CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro mengatakan partisipasi Indonesia akan berkontribusi pada peningkatan standar kualitas, transparansi, dan permintaan pasar kredit karbon berintegritas tinggi, khususnya yang berbasis solusi alam.

Koalisi ini diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025 dan telah memperkuat keselarasan internasional melalui Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits yang diluncurkan pada COP30 di Brasil.

Read also:  KLH-KKP Perkuat Sinergi Pengendalian Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

Prinsip bersama tersebut dirancang untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memberikan kepastian bagi dunia usaha dalam berinvestasi pada kredit karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi yang kredibel.

Saat ini, Koalisi fokus pada penyusunan rencana aksi untuk mendorong kebijakan nasional dan regional yang konsisten, sekaligus menjaga minat pembeli dan investor terhadap pasar karbon.

Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan aliran pendanaan iklim yang lebih besar menuju proyek-proyek berintegritas tinggi dan mendukung transisi global menuju ekonomi rendah karbon. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mempercepat transisi portofolio proyek karbon panas buminya ke mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Paris...

Dari Energi hingga Limbah, Lebih dari 165 Proyek Siap Masuk Mekanisme Kredit Karbon Paris Agreement

Ecobiz.asia — Lebih dari 165 proyek yang telah disetujui negara tuan rumah sedang dalam proses transisi dari mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) menuju mekanisme...

TOP STORIES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...