Indonesia Dorong Isu “Loss and Damage” Masuk Agenda Iklim BRICS

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Wakil Menteri Lingkungan Hidup merangkap Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Diaz Hendropriyono, memimpin delegasi Indonesia dalam forum BRICS Climate Leadership Agenda yang digelar di Itamaraty Palace, Brasília, Brazil, Kamis (29/5/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Diaz mengangkat pentingnya isu loss and damage—kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim—untuk menjadi bagian dari agenda riset iklim BRICS. 

Usulan ini disampaikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap negara-negara berkembang yang paling rentan terhadap krisis iklim.

Baca juga: Wamen LH Suarakan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Desa di Forum BRICS

Read also:  Singapura Periksa 10 Perusahaan Terkait Kabut Asap, Tegaskan Belum Ada Kesimpulan Pelanggaran

“Isu loss and damage kami ajukan agar menjadi bagian dari ruang lingkup BRICS Climate Research Platform, sesuai dengan kerangka kerja UNFCCC. Ini penting sebagai dasar ilmiah bagi kebijakan yang adil secara iklim,” ujar Diaz dalam forum tersebut.

Forum BRICS kali ini semakin mempertegas peran kelompok negara Global South, dengan keikutsertaan mitra seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. 

Dua dokumen utama menjadi fokus pembahasan, yakni Terms of Reference (ToR) untuk BRICS Climate Research Platform (BCRP) dan Joint Declaration yang akan dibawa ke High-Level Meeting on Climate Change and Sustainable Development pada 28 Mei, serta KTT BRICS XVII pada Juli mendatang.

Read also:  Transmisi Jadi Tantangan, PLN Sebut Butuh Investasi Rp3.400 Triliun Untuk Transisi Energi

Wamen Diaz menekankan pentingnya pertukaran data ilmiah antarnegara dalam kerangka BCRP dilakukan secara sukarela, guna menjaga prinsip kesetaraan dan kedaulatan informasi.

“Prinsip sukarela dalam berbagi data adalah kunci agar kerja sama ini berlangsung adil dan saling menghormati kedaulatan masing-masing negara,” tegasnya.

Baca juga: MRA Buka Akses Kredit Karbon Kehutanan Indonesia ke Pasar Global

Diaz juga mendorong agar Annex dari Joint Declaration, yang memuat rincian teknis kerja sama, tidak dianggap sekadar pelengkap. Ia meminta agar dokumen tersebut difinalisasi sejak awal dan dijadikan bagian integral dari dokumen utama sebelum diajukan ke tingkat kepala negara.

Read also:  RUU Migas 2026, FSPPB dan Muhammadiyah Desak Pertamina Jadi BUK Migas

“Finalisasi Annex perlu dilakukan sejak awal. Ini bukan pelengkap administratif, tetapi bagian substantif yang menentukan arah implementasi kerja sama,” ujarnya.

Usulan Indonesia mendapat sambutan positif dari negara-negara anggota BRICS. Masukan tersebut akan dimasukkan ke dalam dokumen akhir sebagai komitmen kolektif untuk memperkuat kerja sama ilmiah yang transparan dan berpihak pada keadilan iklim. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...

BPGMN Kembangkan Sagara untuk Deteksi Dini Karhutla, Petugas Terdekat Disiapkan Bergerak

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mengembangkan sistem informasi Sagara untuk memperkuat peringatan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mempercepat...

BPGMN Siapkan Pencegahan Karhutla Sejak Musim Hujan, Gambut Harus Tetap Basah

Ecobiz.asia — Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) mendorong pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dimulai sejak musim hujan dengan menjaga gambut tetap...

TOP STORIES

COP31: Indonesia, Japan Explore New Opportunities for Forestry Carbon Cooperation

Ecobiz.asia – Indonesia and Japan are exploring opportunities to expand forestry carbon cooperation through the Joint Crediting Mechanism (JCM), with peatland restoration, mangrove protection...

Australia Siapkan Dukungan untuk Program PLTS 100 GW Indonesia

Ecobiz.asia – Australia berencana mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dukungan tersebut...

Indonesia Dorong Penguatan Aksi Nasional dan Pendanaan Global untuk Hentikan Deforestasi 2030

Ecobiz.asia — Indonesia mendorong penguatan aksi nasional dan kerja sama internasional untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi serta degradasi hutan pada 2030. Pemerintah menilai upaya...

COP31: Indonesia-Jepang Jajaki Pasokan Kredit Karbon Kehutanan untuk GX-ETS

Ecobiz.asia – Indonesia menawarkan pengembangan proyek karbon kehutanan kepada Jepang melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM), seiring penerapan wajib sistem perdagangan emisi Jepang atau...

Indonesia Siapkan Skema Pembiayaan 13 Taman Nasional, Kredit Biodiversitas hingga Rhino Bond Dibahas di COP31

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan jangka panjang untuk mendukung konservasi 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut...