Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Institute for Advanced Social, Science, and Sustainable Future (IASSSF) mengungkap potensi besar hutan rakyat dalam menyimpan karbon dan meredam dampak perubahan iklim.

Studi yang dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat secara lestari mampu menyimpan karbon dalam jumlah signifikan, bahkan melampaui ekspektasi.

Dipimpin oleh Rosa Aprilia dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan allometrik untuk menghitung cadangan karbon pada berbagai jenis pohon di kawasan hutan rakyat.

Read also:  Kemenhut Pastikan Multiusaha Kehutanan Tak Tinggalkan Bisnis Kayu, Bidik Seluruh PBPH Bertransformasi

Baca juga: Saving Nature Amankan Hutan Hujan Koridor Satwa Liar di Sumatra, Terancam Deforestasi

Hasilnya, pohon Jabon (Anthocephalus cadamba) mencatat kapasitas simpan karbon sebesar 381,03 ton C/ha, disusul Balsa (Ochroma pyramidale) 374,88 ton C/ha, dan Sengon (Albizia chinensis) 40,99 ton C/ha.

“Temuan ini mempertegas bahwa hutan rakyat tidak hanya menjadi penyangga ekosistem, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim global,” demikian dinyatakan Rosa Aprilia dalam pernyataan pers yang diterima, Sabtu (5/4/2025).

Read also:  Pertamina dan BRIN Luncurkan Alat Pengubah Sampah Plastik Jadi Solar di Bantul

Lebih dari sekadar fungsi ekologis, pengelolaan hutan rakyat juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, menjadikannya model pembangunan berkelanjutan yang ideal. Masyarakat lokal yang terlibat aktif dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan

Penelitian ini menjadi relevan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan pada 2030. Rosa menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penguatan peran hutan rakyat dalam strategi nasional mitigasi perubahan iklim.

Read also:  Kemenhut dan FSC Teken MoU, Sinergi Sertifikasi Hutan SVLK-FSC

IASSSF juga merekomendasikan peningkatan kesadaran publik dan dukungan kebijakan agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat mendapat tempat yang lebih strategis dalam perencanaan pembangunan nasional.

Artikel lengkap hasil penelitian ini telah dipublikasikan di ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal dan dapat diakses melalui tautan berikut: https://doi.org/10.61511/andmej.v2i2.2025.1520. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Kemenhut dan FSC Teken MoU, Sinergi Sertifikasi Hutan SVLK-FSC

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Forest Stewardship Council (FSC) memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Kemitraan ini...

Perempuan Penggerak Ekonomi Restoratif, Akses dan Kepemimpinan Perlu Diperkuat

Ecobiz.asia – Perempuan dinilai memegang peran sentral dalam membangun ekonomi restoratif, mulai dari menjaga hutan dan sumber air, memperkuat ketahanan pangan, hingga mengembangkan usaha...

Synkrona Rampungkan Studi, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut Pertama Indonesia Makin Dekat

Ecobiz.asia – PT Synkrona Enjiniring Nusantara menyelesaikan studi pra-kelayakan (pre-feasibility study) untuk proyek percontohan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Nusa Penida, Bali....

Kemenhut Pastikan Multiusaha Kehutanan Tak Tinggalkan Bisnis Kayu, Bidik Seluruh PBPH Bertransformasi

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) tidak berarti meninggalkan pemanfaatan kayu sebagai salah satu bisnis utama sektor kehutanan. Sebaliknya, pemerintah akan...

Perkuat Daya Saing Kehutanan, Kemenhut Targetkan Seluruh PBPH Terapkan Multi Usaha Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan seluruh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bertransformasi dari model bisnis tunggal menjadi multi usaha kehutanan (MUK) dalam...

TOP STORIES

Aroma Liberika dan Komitmen CSR untuk Kalimantan Barat

Oleh : Gusti Hardiansyah (Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalbar) Ecobiz.asia - Malam itu, Ballroom Hotel Borobudur Jakarta tidak hanya menjadi ruang pertemuan....

Cegah Karhutla, KLH Minta Perusahaan Bantu Restorasi Gambut di Sekitar Konsesi

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri ikut merestorasi ekosistem gambut...

Indonesia Issues Presidential Directive to Protect Sumatran and Bornean Elephants

Ecobiz.asia — Indonesian President Prabowo Subianto has issued a presidential directive mandating a coordinated, cross-government effort to protect the populations and habitats of the...

Indonesia Becomes First Country to Implement Global Carbon Data Standard in National Registry

Ecobiz.asia — Indonesia has become the first country to implement the Climate Data Steering Committee (CDSC)'s Common Carbon Credit Data Model through its newly...

SRUK Resmi Meluncur, Indonesia Jadi yang Pertama Terapkan Standar Data Karbon CDSC

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) di Jakarta, Kamis (9/7/2026), yang sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di...