Ecobiz.asia – Huayou Indonesia menyebut dua proyek pengolahan nikel berteknologi tinggi yang mereka operasikan di Sulawesi merupakan proyek dengan emisi karbon terendah di dunia.
“Kami berhasil menurunkan intensitas emisi karbon hingga 7,1 ton CO₂e per ton nikel, dan terus menargetkan nol emisi bersih pada 2050,” kata General Manager Huayou Indonesia Regional Management Center, David Wei, dalam sesi CEO Talk di Paviliun Indonesia, COP30 UNFCCC di Belem, Brasil, Rabu (12/11/2025).
Dia menjelaskan, efisiensi itu dicapai melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) generasi baru di proyek Huayue dan Huafei, yang mengurangi konsumsi energi hingga 70 persen dibanding fasilitas sejenis.
Sejak masuk Indonesia pada 2018, Huayou telah menanamkan investasi senilai 11 miliar dolar AS untuk membangun rantai industri nikel dan material baterai kendaraan listrik terintegrasi. Perusahaan asal Tongxiang, Zhejiang, Tiongkok itu kini mempekerjakan 22 ribu tenaga kerja lokal, dan menargetkan mencapai 100 ribu dalam lima tahun mendatang.
Huayou mengoperasikan pabrik di Morowali dan Halmahera, termasuk proyek Huayue HPAL (80.000 tNi/tahun) dan Huafei HPAL (130.000 tNi/tahun), serta berkolaborasi dengan PT Vale Indonesia dan Ford Motor Company dalam proyek Kolaka Nickel Indonesia (KNI). “Melalui KNI, kami belajar banyak tentang praktik terbaik ESG,” ujar David.
Untuk menekan emisi, Huayou membangun pipa slurry sepanjang 65 kilometer yang menghubungkan tambang dengan pabrik HPAL di Morowali. Teknologi ini menurunkan emisi karbon dari 1,32 menjadi 0,54 ton CO₂e per ton nikel dan menghemat biaya operasional hingga 55 persen.
Perusahaan juga mengembangkan teknologi daur ulang limbah pabrik asam untuk mengekstraksi kembali besi dan sulfur, sehingga sisa pengolahan tak lagi dikategorikan sebagai limbah berbahaya (B3). “Kami ingin membangun model industri nikel yang benar-benar berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata David.
Pada Mei 2025, Huayou menjadi inisiator utama China–Indonesia Community Sustainable Development Action Network bersama UN Global Compact dan 18 lembaga internasional lainnya. Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi lintas negara untuk investasi yang lebih berkelanjutan. ***
