FAO Terbitkan SOFO 2024, Menteri LHK Sebut Deforestasi Indonesia Menurun

MORE ARTICLES

Roma – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya merespons terbitnya publikasi terbaru Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO “The State of the World’s Forests 2024” (SOFO 2024) pada  pertemuan Committee on Forestry (COFO) ke 27 di Roma, Italia. 

“Kami mengapresiasi kabar baik dalam SOFO yang menunjukkan bahwa ada penurunan deforestasi yang signifikan di beberapa negara. Sebagai contoh, deforestasi diperkirakan telah menurun sebesar 8,4 persen di Indonesia pada tahun 2021-2022,” ujar Menteri Siti dalam pernyataannya di depan sesi tersebut, Senin, 22 Juli 2024.

Menteri Siti pun melanjutkan jika berita menggembirakan juga disebutkan pada publikasi FAO tersebut berupa laju kehilangan hutan bakau global bruto menurun sebesar 23 persen antara tahun 2000-2010 dan 2010-2020.

Read also:  Kemenhut Dorong Hutan Adat Masuk Pasar Karbon, Kampung Adat Kuta Dinilai Punya Potensi Besar

Baca juga: SOFO 2024, Laporan Terbaru FAO Ungkap Perubahan Iklim Bikin Tekanan pada Hutan Meningkat

Atas beberapa berita positif tadi, Menteri Siti mengungkapkan jika Indonesia menegaskan kembali target iklimnya yang ambisius saat menyerahkan NDC yang telah disempurnakan pada tahun 2022. 

“Pengurangan emisi kami adalah 47,3% pada tahun 2020, 43,8% pada tahun 2021, dan 41,6% pada tahun 2022 dibandingkan dengan baseline tahunan, di sekitar target NDC 43,2% dengan kerja sama internasional dan jauh melebihi target kapasitas nasional 31,89%,” jelas Menteri Siti.

Lebih lanjut Ia menyebut jika pendekatan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam dan mengimplementasikan aksi iklim dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, yang mencakup 15 klaster aksi iklim di bawah Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030. 

Read also:  Asuransi Karbon Disiapkan, OJK Dorong Pembiayaan Berkelanjutan bagi Proyek Karbon

Meskipun target NDC Indonesia mencakup sekitar 60% dari sektor FOLU, inisiatif FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang tujuan iklim. 

Inisiatif ini juga memprioritaskan perlindungan spesies seperti orangutan Sumatera, gajah, harimau, badak, orangutan Tapanuli, orangutan Kalimantan, dan badak Jawa, di antara spesies lainnya, untuk memastikan populasi mereka terus berkembang dan terhindar dari kepunahan.

“Pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk satwa liar, perlindungan habitat, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, sangat penting dalam mencapai tujuan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global,” jelas Menteri Siti.

Indonesia mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan inklusif untuk mengoptimalkan solusi berbasis hutan. Indonesia telah membawa banyak program dan kegiatan seperti diantaranya FOLU Net Sink 2030, peningkatan program perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan adat, meningkatkan tata kelola kehutanan, meningkatkan ekosistem gambut dan bakau, memperkenalkan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK), dan melibatkan kaum muda untuk berinvestasi dalam pengelolaan hutan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Read also:  Menteri LH Dorong Koperasi Masuk Pasar Karbon: Manfaat Ekonomi Harus Kembali ke Rakyat

Baca juga: SOFO 2024, Laporan Terbaru FAO Ungkap Perubahan Iklim Bikin Tekanan pada Hutan Meningkat

“Semua inovasi dan program tersebut telah dijelaskan dalam publikasi terbaru kami The State of Indonesia’s Forests (SOIFO) 2024, yang merupakan versi Indonesia dari SOFO 2024,” kata Menteri Siti.

Laporan SOIFO 2024 diluncurkan di sela pertemuan COFO, Selasa 23 Juli 2024. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

RBP dan Voluntary Carbon Market Perkuat Ekosistem Perdagangan Karbon Kehutanan Indonesia

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan mekanisme Results-Based Payment (RBP) dan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) menjadi instrumen yang saling melengkapi...

Sepuluh Provinsi Baru Terima Dana Karbon GCF, Total Komitmen Capai Rp761 Miliar

Ecobiz.asia – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menambah 10 provinsi penerima pendanaan Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF). Dengan penambahan tersebut,...

VCarboN Bidik Pasar Karbon Compliance, Dorong Akses Proyek Indonesia ke Korea Selatan

Ecobiz.asia – Pengembang proyek karbon VCarboN mulai membidik perluasan akses pasar karbon Indonesia, tidak hanya melalui voluntary carbon market (VCM) tetapi juga compliance carbon...

Masuk Pasar Karbon Skema Jurisdictional REDD, Riau Tunggu Persetujuan Menteri Kehutanan

Ecobiz.asia – Pemerintah Provinsi Riau tinggal selangkah lagi memasuki pasar karbon internasional melalui skema Jurisdictional REDD+. Saat ini, pemerintah daerah menunggu penerbitan Letter of...

Kemenhut Buka Peluang Investasi Baru Skema Carbon Removal di 2,4 Juta Hektare Hutan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka peluang investasi perdagangan karbon di sekitar 2,4 juta hektare kawasan hutan lindung dan hutan produksi sebagai bagian dari...

TOP STORIES

Elnusa Perkuat Kapabilitas Geoscience untuk Dukung Eksplorasi Energi

Ecobiz.asia -- PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi yang merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina, memperkuat kapabilitas Geoscience & Reservoir Services (GRS)...

ADUPI, IDCTA dan ESGIN Bangun Infrastruktur Digital untuk Perkuat Industri Daur Ulang

Ecobiz.asia -- Transformasi industri daur ulang Indonesia memasuki tahap baru dengan semakin pentingnya infrastruktur data, ketertelusuran material dan verifikasi dampak lingkungan. Untuk mendukung agenda...

Penyempurnaan PGN Mobile, Catat Meter Mandiri Kini Lebih Akurat

Ecobiz.asia — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas Pertamina, terus memperkuat transformasi digital untuk meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan GasKita melalui...

VCarboN Eyes Compliance Carbon Markets, Seeks to Expand Indonesian Projects into South Korea

Ecobiz.asia – Indonesian carbon project developer VCarboN is looking beyond the voluntary carbon market (VCM) to tap compliance carbon markets, seeking to expand international...

Indonesia Expands GCF Results-Based Carbon Finance to 34 Provinces

Ecobiz.asia - Indonesia has expanded its Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) program to 34 provinces after adding 10 new provincial governments,...