Ecobiz.asia — Indonesia menegaskan aksi iklim nasional tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target global, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan melindungi masyarakat rentan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.
Jumhur menyampaikan posisi Indonesia dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Rabu (23/9/2026). Ia mengatakan ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius semakin menyempit sehingga komitmen global perlu diterjemahkan menjadi aksi nyata dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” kata Jumhur.
Di sektor kehutanan, Indonesia melanjutkan agenda FOLU Net Sink 2030 dengan memastikan serapan gas rumah kaca dari ekosistem daratan melampaui emisi yang dilepaskan. Sementara di sektor limbah, pemerintah mendorong pengurangan emisi metana melalui pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, serta penguatan tata kelola di daerah.
Pada sektor industri, pemerintah mendorong dekarbonisasi melalui transformasi industri lama dan pembangunan fasilitas rendah karbon, termasuk penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Di sektor energi, langkah yang disampaikan mencakup pengembangan energi terbarukan seperti surya dan panas bumi, mandatori biodiesel B50, serta pembangunan ekosistem kendaraan listrik untuk meningkatkan nilai tambah domestik.
“Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” tutur Jumhur.
Indonesia juga menempatkan adaptasi sebagai bagian yang berjalan bersamaan dengan mitigasi. Pembangunan infrastruktur pesisir, termasuk Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, disebut perlu dipadukan dengan perlindungan dan restorasi hutan mangrove untuk menjaga ruang hidup masyarakat pesisir.
Jumhur mengatakan transformasi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan iklim global yang adil. Menurut dia, pendanaan internasional perlu terjangkau dan mudah diakses serta mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari pemetaan risiko, penyediaan teknologi, hingga peningkatan kapasitas daerah.
Indonesia juga mendorong penguatan instrumen loss and damage serta kemajuan dalam pemenuhan target New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG) menjelang COP31 UNFCCC di Antalya, Türkiye. ***
