Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama melalui pendekatan berbasis desa.
Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo memimpin diskusi bersama sejumlah akademisi dan peneliti di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan BPGMN akan mengedepankan pencegahan karhutla karena dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan secara reaktif. Berbeda dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) sebelumnya, BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden dan diperkuat ilmuwan serta profesional.
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujar Raja Juli.
BPGMN akan dilengkapi anggaran untuk memperkuat pencegahan kebakaran, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Raja Juli mengatakan pembentukan badan tersebut juga menunjukkan keterbukaan Presiden terhadap masukan dan evaluasi dari kalangan ilmuwan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan BRIN akan mendukung BPGMN, terutama dalam penguatan sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot). Teknologi kecerdasan buatan (AI) akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi potensi kebakaran lebih awal.
Selain teknologi, Presiden mendorong pencegahan presisi berbasis desa dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gambut, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” kata Arif.
Pendekatan tersebut juga akan didukung solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan gambut. Arif menyebut sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut sehingga pengembangan mata pencaharian menjadi bagian dari strategi pencegahan.
Sejumlah opsi yang dibahas antara lain pengembangan sagu untuk jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, serta tanaman hortikultura untuk jangka pendek.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden juga meminta pengelolaan gambut diperkuat dengan riset, pemetaan komprehensif, serta pemanfaatan pengetahuan dan praktik baik masyarakat.
Selain pencegahan kebakaran, diskusi juga membahas penguatan teknologi penanganan, seperti pompa di tingkat desa dan teknologi water injection, serta edukasi melalui sekolah dan kurikulum mengenai pentingnya menjaga ekosistem gambut.
Menurut Brian, pengelolaan gambut ke depan perlu mengintegrasikan aspek pemanfaatan, perlindungan, riset, dan pencegahan kebakaran agar kawasan gambut dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus tetap terjaga. ***
