Di Forum Coaltrans Asia, Menteri ESDM Tekankan Hilirisasi Batubara dalam Transisi Energi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia  memperingatkan para produsen batubara bahwa pemanfaatan batubara dilakukan sejalan dengan peningkatan nilai tambah melalui program hilirisasi. 

Hal ini dapat membantu target pemerintah mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Bahlil juga menyakinkan bahwa pemerintah tetap mendukung batubara sebagai salah satu komoditas utama. Namun ia menekankan pentingnya transisi energi secara bertahap.

Baca juga: Transisi Energi, Sekjen Kementerian ESDM Tegaskan Batubara tak akan Ditinggal

“Saya ingin meyakinkan anda semua bahwa pemerintah ke depan masih tetap mendorong batubara sebagai salah satu komoditas unggulan seiring dengan transisi energi yang terus berjalan. Jadi, kalian harus mendapatkan modal capital yang cukup dulu sebagai instrumen untuk melakukan proses peralihan ke teknologi hijau. Karena kalau kita langsung paksakan tanpa modal yang cukup, kita tidak akan mampu melakukannya,” ujar Bahlil di Acara Coaltrans Asia 2024 di Bali, Senin, 9 September 2024. 

Read also:  Resmi! Pemerintah Serahkan Dua Izin Panas Bumi, Siapkan Lima WKP dan Tujuh WPSE

Bahlil menambahkan bahwa seperti halnya masyarakat dunia yang berpikir kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa mengabaikan konsensus global terkait penurunan emisi, Indonesia juga berkomitmen untuk menurunkan emisi hingga nol pada tahun 2060 secara bertahap.

“Hampir semua negara di dunia terus berpikir kreatif untuk menciptakan pertumbuhan dengan tidak mengesampingkan konsensus-konsensus global terkait net zero emission (NZE) yang harus dilakukan pada 2050, dan Indonesia sendiri telah mencanangkan hal yang sama pada tahun 2060 secara bertahap,” tegas Bahlil.

Menteri ESDM meminta produsen batubara untuk mulai meningkatkan nilai tambah produk batubara melalui program hilirisasi. 

Read also:  Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

“Kita tetap memberikan ruang bagi pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha batubara, untuk terus melakukan penambangan dengan memperhatikan norma standar lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan masyarakat yang baik. Namun, diharapkan dalam kurun waktu tertentu, mereka segera melakukan peralihan karena negara tidak bisa melakukan hal ini terus menerus,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sedang mendorong hilirisasi batubara menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah, seperti Dimethyl Ether (DME), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan bahan baku pupuk. 

“Untuk batubara ke depannya, kita tidak hanya melakukan ekspor raw material, tapi juga mendorong DME sebagai pengganti LPG. Karena impor LPG per tahun itu mencapai 6 juta ton, salah satu bahan baku untuk mengganti LPG adalah batubara melalui DME, serta sebagai bahan baku pupuk,” ungkap Bahlil.

Read also:  Kemenhut Laporkan Penurunan Hotspot Nasional 56 Persen, Pastikan Pengendalian Karhutla Diperkuat

Baca juga: Transisi Energi, Pertamina Teken Empat Perjanjian Pengembangan Teknologi CCS-CCUS pada IISF 2024

Sebagai salah satu produsen batubara terbesar di dunia, Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pada tahun 2023, produksi batubara mencapai 775,2 juta ton dengan total ekspor sebesar 518,05 juta ton. 

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan, produksi batubara tahun ini diperkirakan mencapai 900 juta ton.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menawarkan kerja sama kepada Pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah batubara dalam bentuk produk lain, seperti coal quality improvement (coal upgrading), coal briquetting, cokes making, dan coal liquefaction.  ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...

Revisi Aturan Pengelolaan Hutan, Organisasi Masyarakat Sipil Soroti Penguatan KPH hingga Evaluasi Perizinan

Ecobiz.asia – Sebanyak 14 organisasi masyarakat sipil menyoroti sejumlah aspek tata kelola dalam revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021...

Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Terkait Kebekaran Hutan, Satu Izin Dibekukan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)...

Prabowo Dorong ‘Ubi Bombing’ untuk Perkuat Pemadaman Karhutla

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto mendorong pengembangan inovasi bahan pemadam kebakaran berbahan baku ubi atau singkong untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)....

Presiden Prabowo Pantau Langsung Penanganan Karhutla di Kalimantan, Perkuat Operasi Pemadaman

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto memantau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan di tengah kondisi cuaca yang sangat kering akibat fenomena...

TOP STORIES

Perusahaan Global Kejar Net Zero, Pasar Kredit Karbon Indonesia Terbuka Luas

Ecobiz.asia — Perubahan perilaku perusahaan global dalam mengejar target net zero berpotensi menjadi sumber baru permintaan kredit karbon, termasuk dari Indonesia. Wakil Ketua Indonesia Carbon...

Veritask: New Framework for Carbon Trading in the Waste Sector

On 12 August 2026, the Minister of Environment/Head of the Environmental Control Agency of the Republic of Indonesia enacted Regulation of the Minister of...

Gold Standard, Verra Launch Tool for Article 6.2 Reporting

Ecobiz.asia – Gold Standard and Verra have launched a new tool to help countries report corresponding adjustments (CAs) for carbon credits authorized under Article...

Prabowo Launches 100 GW Solar Program, Sets Three-Year Deadline

Ecobiz.asia — Indonesia has launched a national program to develop 100 gigawatts peak (GWp) of solar power capacity, with an estimated investment of about...

Prabowo Mulai Program PLTS 100 GWp, Sesumbar Rampung dalam Tiga Tahun

Ecobiz.asia — Pemerintah resmi memulai program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt peak (GWp) dengan nilai investasi sekitar US$73 miliar...