Deforestasi Selama Puluhan Tahun Dinilai Jadi Akar Banjir Bandang Aceh

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Deforestasi hutan di Aceh yang telah berlangsung sejak sekitar tiga dekade lalu dinilai masih berdampak hingga kini dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir bandang yang menyapu 18 kabupaten di Aceh pada bulan lalu.

Direktur Eksekutif Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAkA) Farwiza Farhan mengatakan HAkA telah menyusun peta monitoring bencana sejak 2022 dengan memetakan wilayah rawan banjir dan longsor serta mengaitkannya dengan kehilangan tutupan hutan di Aceh.

Pemetaan dilakukan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pola bencana yang berulang dari tahun ke tahun. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan wilayah dengan intensitas bencana tertinggi berada di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.

Read also:  Dua Tersangka Jaringan Kayu Ilegal Modus Dokumen PHAT Dilimpahkan ke Kejari Batam

“Jika dilihat pada periode 2015–2025, sekitar dua dekade terakhir, tampak tidak terlalu besar. Tapi kalau kita tarik jauh ke belakang, kehilangan tutupan hutan sudah terjadi sejak lama,” ujarnya dalam Webinar Diskusi Nexus Tiga Krisis Planet: Risiko Cuaca Ekstrem dan Solusi Iklim, pada Kamis (18/12/2025).

Dalam paparannya, Farwiza menjelaskan deforestasi di DAS Pesangan, Kurunggerto, dan Tamiang seolah-olah tidak terlihat besar. Namun, jika dilihat dari periode 1990 sampai 2020, kehilangan tutupan hutan telah terjadi sejak lama.

Read also:  Gakkum Kehutanan dan TNI Amankan Tujuh Ekskavator Ilegal di Taman Nasional Kutai

“Implikasi dari kerusakan hutan di tahun 90-an itu masih kita rasakan sampai sekarang,” katanya.

Sebuah studi pascasarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2020 menunjukkan DAS Tamiang memiliki sensitivitas sangat tinggi terhadap banjir bandang dan berpotensi mempengaruhi 70 persen desa di wilayah tersebut, mencakup Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Aceh Tenggara.

Selain itu, ia juga menyinggung hasil kerja tim penyusun tata ruang Aceh, Tipireska, pada 2006–2008 yang telah memetakan tutupan hutan, sensitivitas lahan, curah hujan, dan sebaran penduduk. Saat itu, tim menyimpulkan Aceh tidak lagi memiliki kawasan hutan yang aman untuk dibuka.

Read also:  Ada TPL dan PTAR, Kemenhut Tindak 11 Entitas Usaha Terkait Dugaan Penyebab Banjir Tapsel

“Setiap pembukaan lahan yang terjadi di Aceh sejak masa itu akan beresiko besar terhadap bencana,” sambungnya.

Farwiza menegaskan bahwa dampak bencana yang dihadapi Aceh saat ini sebenarnya bukan hal baru dan telah lama diketahui melalui berbagai kajian ilmiah.

“Tapi lagi-lagi seperti yang diceritakan oleh banyak orang, bencana besar terjadi ketika pemerintah tidak mau mendengar apa kata peneliti,” tutupnya. *** (Putra Rama Febrian)

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Berkas Lengkap, Gakkum Kehutanan Segera Bawa 4 Tersangka Perambahan Tahura Jadi Sawit di Jambi ke Persidangan

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menuntaskan penanganan kasus perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH) di Kabupaten...

Bakal Rugikan Petani, POPSI Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Ekspor Sawit untuk Program B50

Ecobiz.asia — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menolak wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori...

Menteri LH Gandeng Muslimat NU, Perkuat Gerakkan Pengendalian Sampah dan Krisis Lingkungan

Ecobiz.asia — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menggandeng Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk memperkuat gerakan nasional...

BPDLH Selesaikan Tiga Proyek Pembiayaan Lingkungan untuk Dukung Ekonomi Sirkular dan Ketahanan Iklim

Ecobiz.asia — Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menutup tiga proyek pendanaan yang bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dan UMKM dalam pengelolaan lingkungan hidup serta...

Mengenal EEHV: Virus Mematikan yang Mengancam Gajah Sumatera

Ecobiz.asia — Dalam beberapa tahun terakhir, para konservasionis gajah di Indonesia menghadapi ancaman baru selain kehilangan habitat dan konflik manusia–satwa: sebuah virus yang dapat...

TOP STORIES

Gandeng Kelompok Tani, Pertamina Hulu Mahakam Rehabilitasi 345 Hektare DAS

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Wilayah Kalimantan Sulawesi merehabilitasi Daerah Aliran...

Indonesia Opens Access to Performance-Based REDD+ Carbon Financing Through ART-TREES

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Forestry (Kemenhut) has opened opportunities for subnational governments to access performance-based REDD+ carbon financing through the ART-TREES mechanism, as...

Berkas Lengkap, Gakkum Kehutanan Segera Bawa 4 Tersangka Perambahan Tahura Jadi Sawit di Jambi ke Persidangan

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menuntaskan penanganan kasus perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Orang Kayo Hitam (OKH) di Kabupaten...

Bakal Rugikan Petani, POPSI Tolak Wacana Kenaikan Pungutan Ekspor Sawit untuk Program B50

Ecobiz.asia — Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menolak wacana kenaikan pungutan ekspor (PE) kelapa sawit pada 2026 yang dikaitkan dengan rencana peningkatan mandatori...

PetroChina Sukses Rehabilitasi 34 Hektare DAS di Jambi, Tingkat Keberhasilan Vegetasi Capai 95 Persen

Ecobiz.asia — SKK Migas–PetroChina International Jabung Ltd. menyelesaikan rehabilitasi lahan seluas 34 hektare di Kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,...