Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmen Indonesia dalam menyiapkan kebijakan dan implementasi instrumen High Integrity Biodiversity Credits sebagai bagian dari penguatan pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan transformasi menuju pendekatan nature positive.
Sebagai langkah awal, KLH/BPLH membentuk tim teknis serta menyiapkan sejumlah potensi pilot project implementasi biodiversity credits di Indonesia.
“Perlindungan keanekaragaman hayati adalah urgensi nasional yang tidak dapat ditunda. Indonesia, sebagai negara mega-biodiversitas terbesar kedua di dunia, memiliki tanggung jawab global untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alamnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataannya, Rabu (18/2/2026).
Komitmen tersebut disampaikan dalam Workshop Biodiversity Financing: Pathways through Biodiversity Valuation and Multilateral Benefit Sharing, yang dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris, mitra pembangunan, akademisi, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Workshop ini merupakan bagian dari implementasi Strategic Partnership Indonesia–Inggris yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, sekaligus tindak lanjut Nota Kesepahaman antara KLH/BPLH dan DEFRA di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati.
Hanif menegaskan, keanekaragaman hayati bukan semata aset ekologis, tetapi juga sumber daya bernilai strategis yang menopang ketahanan pangan, kesehatan, energi, dan pembangunan ekonomi nasional. Karena itu, perlindungan biodiversitas harus berjalan seiring dengan tata kelola yang adil, berbasis sains, dan berkelanjutan.
Menurut Hanif, instrumen biodiversity credits dirancang sebagai mekanisme berbasis kinerja yang memungkinkan kontribusi sektor publik dan swasta secara transparan dan akuntabel terhadap konservasi, restorasi ekosistem, serta perlindungan spesies dan habitat prioritas. Instrumen ini akan dibangun dengan prinsip kredibilitas ilmiah, inklusivitas sosial, tata kelola transparan, serta sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang kuat.
Adapun langkah strategis yang tengah dilakukan KLH/BPLH meliputi pembentukan Tim Teknis Biodiversity Credits Indonesia, penyusunan draf kebijakan nature positive, penguatan dialog lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan pilot project dengan mempertimbangkan kesiapan ekosistem dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan bernilai konservasi tinggi.
Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam Policy Forum International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) bersama Pemerintah Inggris, Prancis, dan negara mitra lainnya.
Selain biodiversity credits, KLH/BPLH memperkuat instrumen pembiayaan keanekaragaman hayati lainnya, termasuk mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) sumber daya genetik, sejalan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Protokol Nagoya, dan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi IAPB dan pembentukan Indonesia Biodiversity Credits Chapter pada Juni 2026, guna memperkuat kolaborasi internasional dalam pembiayaan keanekaragaman hayati berintegritas. ***
