Oleh : Gusti Hardiansyah (Guru Besar Universitas Tanjungpura, Ketua ICMI Orwil Kalbar)
Ecobiz.asia – Malam itu, Ballroom Hotel Borobudur Jakarta tidak hanya menjadi ruang pertemuan. Ia berubah menjadi ruang ingatan tentang Kalimantan Barat. Di antara cahaya layar biru, deretan pejabat daerah, kepala perangkat daerah, pimpinan perusahaan, dan para tamu undangan, tercium seolah-olah aroma kopi liberika dari tanah gambut: pekat, agak asam, sedikit liar, tetapi jujur. Begitulah Kalimantan Barat. Ia luas, kaya, rumit, dan tidak cukup hanya dicintai lewat pidato.
Forum TSBLP/CSR Provinsi Kalimantan Barat pada 10 Juli 2026 hadir sebagai usaha menata ulang hubungan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Bukan lagi hubungan administratif yang kering, bukan pula hubungan seremonial yang selesai setelah foto bersama. Forum ini ingin menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan daerah.
Dra. Linda Purnama, M.Si., selaku Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, membuka arah forum dengan jelas. Ia menegaskan bahwa TSBLP/CSR harus menjadi media sinkronisasi pembangunan daerah dengan program perusahaan. Pesannya sederhana tetapi mendasar: CSR tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ia harus terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan Kalimantan Barat tahun 2027.
Arahan itu diperkuat oleh Dr. Drs. Agus Fathoni, M.Si., Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Ia mengingatkan bahwa TSBLP merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu masuk ke dalam perencanaan daerah. Program CSR perusahaan seharusnya terintegrasi dengan RKPD, bukan sekadar daftar kegiatan baik yang ditempelkan di laporan tahunan. Dengan begitu, dunia usaha tidak berdiri di pinggir pembangunan, tetapi masuk sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., kemudian memberi tekanan politik pembangunan yang lebih kuat. Ia membuka forum dengan pesan bahwa Kalbar membutuhkan dukungan aktif seluruh pelaku usaha. CSR bukan hanya kewajiban perusahaan, tetapi investasi sosial untuk daerah. Enam bidang prioritas ditekankan: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta sosial budaya dan keagamaan.
Di sela pesan Gubernur itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.I.P., M.Si., memberi aksen yang lebih tajam dan reflektif. Ia mengingatkan bahwa forum ini tidak boleh lepas dari amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah perusahaan telah berinvestasi, tetapi apakah investasi itu telah ikut memajukan rakyat Kalbar.
Krisantus menekankan bahwa komitmen CSR harus berangkat dari rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat. Perusahaan yang mencari rezeki di Kalbar perlu mencintai tempat usahanya, bukan hanya mencintai hasil ekonominya. Ia menyoroti masih adanya kawasan kumuh di sekitar wilayah operasional perusahaan. Bagi pemerintah daerah, keadaan ini menunjukkan bahwa sebagian komitmen sosial belum bekerja secara sungguh-sungguh. CSR seharusnya hadir untuk mengobati masalah nyata di sekitar perusahaan, bukan hanya membiayai kegiatan seremonial.
Wakil Gubernur juga menegaskan pentingnya kepatuhan fiskal. Ia menyinggung pajak air permukaan, penggunaan Bank Kalbar, plat kendaraan operasional, domisili kantor, NPWP karyawan, hingga pemanfaatan Pelabuhan Kijing sebagai pintu ekspor. Pesan ini terasa sangat konkret. Kalbar tidak hanya membutuhkan bantuan sosial, tetapi juga kejujuran administratif dan kontribusi fiskal yang adil. Kendaraan yang bekerja di tanah Kalbar semestinya berplat Kalbar. Karyawan yang bekerja di Kalbar sebaiknya memiliki rekening dan NPWP di Kalbar. Ekspor komoditas Kalbar seharusnya memakai pelabuhan Kalbar. Dengan cara itu, uang tidak sekadar lewat, tetapi berputar di daerah.
Poin lain yang penting dari Krisantus ialah gagasan konversi energi dari batu bara ke cangkang sawit. Ia melihat potensi cangkang sawit sebagai sumber energi yang dapat mendukung PLN sekaligus menjaga perputaran ekonomi di Kalimantan Barat. Jika kebutuhan energi dapat dipenuhi dari sumber lokal, maka belanja energi tidak seluruhnya mengalir keluar daerah. Ia juga mendorong agar peluang karbon dan hutan Kalbar yang masih relatif lestari dikelola dengan serius agar daerah memperoleh manfaat dari skema perdagangan karbon.
Di titik ini, forum menjadi lebih dari sekadar acara. Ia menjadi semacam cermin. Kalimantan Barat telah memberi ruang hidup bagi usaha perkebunan, pertambangan, kehutanan, alumina, perbankan, dan berbagai sektor lain. Maka wajar jika daerah bertanya: sejauh mana keuntungan itu kembali menjadi jalan desa, beasiswa anak, ambulans, air bersih, rumah ibadah, UMKM, desa mandiri, PAD, dan kualitas hidup masyarakat?
Bank Kalbar memberi contoh penting. Modal yang semula sekitar Rp1,8 triliun meningkat menjadi Rp4,4 triliun, melampaui ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun. Bank daerah ini juga menyampaikan alokasi CSR 2026 sebesar Rp15,340 miliar. Angka itu bukan hanya statistik keuangan. Ia menunjukkan bahwa institusi daerah dapat tumbuh secara profesional dan tetap memikul mandat sosial untuk membangun rumahnya sendiri.
Dari sektor perkebunan, perwakilan perusahaan menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dukungan ini penting karena perkebunan berada dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Di situlah CSR diuji. Bukan pada seberapa indah narasi keberlanjutan, tetapi pada apakah masyarakat sekitar kebun memperoleh akses pendidikan, kesehatan, jalan, pendampingan ekonomi, dan ruang hidup yang lebih baik.
Artha Graha Group menyampaikan capaian pembinaan desa di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kubu Raya. Sebelas desa meningkat menjadi Desa Mandiri, sedangkan dua desa lainnya telah berstatus Desa Maju. Ini contoh konkret bahwa CSR dapat naik kelas menjadi instrumen pembangunan desa. Jika konsisten, model seperti ini dapat memperkecil jarak antara wilayah operasi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
PT ANTAM menampilkan spektrum program yang cukup luas. Ada transportasi sekolah, beasiswa, ambulans desa, penurunan stunting, air bersih, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, infrastruktur desa, dan pemberdayaan ekonomi. Komitmen ini menyentuh dimensi dasar pembangunan manusia. Anak yang bisa berangkat sekolah, ibu yang memperoleh layanan kesehatan, desa yang siap menghadapi banjir, dan masyarakat yang menguat secara ekonomi adalah ukuran CSR yang lebih bermakna daripada seremoni.
PT Finantara Intiga menyampaikan bahwa program CSR telah berjalan berkelanjutan di sekitar wilayah operasional. Komitmennya adalah memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Di sini kuncinya ada pada kata sinergi. Program perusahaan perlu membaca kebutuhan daerah, bukan hanya membawa agenda internal perusahaan.
PT Borneo Alumina Indonesia juga memberi komitmen pada pendidikan, bantuan sekolah, sarana komputer, pembangunan balai desa, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Sebagai perusahaan yang bergerak dari fase konstruksi menuju operasi, komitmen sosial sejak awal menjadi penting agar industrialisasi tidak hadir sebagai benda asing di tengah masyarakat.
PT Mayawana Persada menyampaikan beberapa program yang telah berjalan: penanganan stunting, lima unit ambulans desa, bantuan honor guru, akses jalan Kayong Utara-Ketapang sekitar 65 kilometer, serta renovasi dan pembangunan rumah ibadah. Infrastruktur jalan menjadi catatan penting. Di banyak wilayah Kalbar, jalan bukan sekadar beton dan tanah padat. Jalan adalah akses sekolah, pasar, puskesmas, dan harapan.
Perwakilan sektor pertambangan menekankan keseimbangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pernyataan ini perlu terus diuji di lapangan. Sebab pertambangan selalu membawa pertanyaan berat: bagaimana memastikan nilai ekonomi tidak meninggalkan beban ekologis dan sosial bagi generasi berikutnya?
Penandatanganan komitmen dan penyerahan dokumen kepada Gubernur menjadi simbol akhir forum. Namun pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah tinta mengering. Pemerintah perlu memantau, perusahaan perlu menepati, masyarakat perlu merasakan.
Seperti kopi liberika, Kalbar punya rasa yang khas. Ia tidak bisa diperlakukan seperti daerah biasa. Ia meminta komitmen yang pekat, bukan janji yang encer. CSR yang baik bukan hanya harum di ballroom, tetapi terasa sampai ke desa. ***
