Ecobiz.asia – Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) mengarahkan Perum Perhutani mengembangkan perdagangan karbon sebagai sumber pendapatan baru sekaligus bagian dari transformasi bisnis perusahaan.
Dalam jangka menengah, pendapatan dari karbon diproyeksikan dapat mencapai Rp1-2 triliun secara bertahap.
Direktur Pengelolaan Perum BP BUMN Muhammad Khoerur Roziqin mengatakan perdagangan karbon memiliki potensi besar bagi Perhutani mengingat luas kawasan yang dikelola perusahaan. Pendapatan dari karbon nantinya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan dari penjualan kayu.
“Transformasi ke depan, diharapkan itu Perhutani bisa juga melakukan carbon trading,” kata Roziqin, Kamis (17/9/2026).
Menurut dia, target pendapatan Rp1-2 triliun dari perdagangan karbon masih merupakan hitungan awal. Perhutani perlu membangun bisnis tersebut secara bertahap, dengan penerimaan sekitar Rp100-200 miliar pada tahap awal sebagai sasaran pembelajaran.
“Carbon trading ini ada potensi yang sangat besar untuk Perhutani bisa mendapatkan revenue,” ujarnya.
Roziqin mengatakan pendapatan karbon pada akhirnya dapat digunakan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan hutan, termasuk penanaman kembali serta kebutuhan pengamanan hutan.
Perubahan sumber pendapatan tersebut, menurut dia, tidak berarti seluruh aktivitas penebangan dihentikan.
Penebangan tetap dapat dilakukan secara selektif terhadap pohon yang telah memasuki usia matang, sementara tekanan terhadap penebangan pohon yang lebih muda dapat dikurangi apabila pendapatan karbon telah memadai.
“Di titik tertentu kalau carbon trading-nya sudah sangat luas, pendapatan yang mungkin benar-benar Perhutani dapatkan dari carbon trading mencukupi untuk menggantikan pendapatan dari menebang pohon,” ujarnya.
Potensi Karbon 4,72 Juta Hektare
Perhutani dan anak-anak perusahaannya mengelola kawasan hutan dan nonhutan seluas sekitar 4,72 juta hektare. Dalam paparan BP BUMN, cadangan karbon kawasan tersebut disebut mencapai 390,85 juta ton karbon.
Namun, potensi tersebut belum serta-merta dapat dikonversi menjadi pendapatan perdagangan karbon. Perhutani masih melakukan penilaian aset, menghitung potensi tonase, menyiapkan proyek, serta mencari pasar yang dapat menyerap kredit karbon.
Direktur Operasional Perum Perhutani Wawan Triwibowo mengatakan perusahaan masih memastikan potensi karbon sekaligus pasar sebelum dapat menghitung nilai ekonominya.
Perhutani telah membentuk Project Management Office (PMO) Carbon setingkat BOD-1 atau kepala divisi untuk membangun bisnis karbon dan mengidentifikasi proyek yang berpotensi dikembangkan.
Sejumlah penjajakan proyek karbon juga telah dilakukan melalui anak usaha maupun kerja sama dengan perusahaan lain. Salah satunya dilakukan PT Inhutani I dengan Pertamina New Renewable Energy (PNRE) di sejumlah lokasi.
Dalam paparan BP BUMN, kerja sama tersebut mencakup Semanu seluas 48.647 hektare, Sei Lubu 78.240 hektare, Sambarala 90.308 hektare, dan Kunyit Simendurut 95.092 hektare. Beberapa proyek masih dalam tahap finalisasi dokumen dan persetujuan.
Perhutani juga bekerja sama dengan United Tractors untuk proyek karbon seluas 423,13 hektare. Proyek yang telah berjalan sejak 2022 tersebut masih dalam proses validasi pencapaian dan memerlukan finalisasi perjanjian kerja sama untuk memenuhi ketentuan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Pengembangan proyek karbon juga disiapkan melalui skema mandiri dan kemitraan, termasuk proyek berbasis masyarakat dan kerja sama dengan mitra korporasi.
Jenis proyek yang dipetakan meliputi afforestation, reforestation and revegetation (ARR), pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD), agroforestri, pelestarian mangrove, serta pengelolaan lahan gambut. ***
