Bangun Pasar Karbon Berintegritas, Kemenhut Tampung Masukan Internasional dalam Penyusunan Regulasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah memfinalisasi regulasi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) 110/2025 sebagai pondasi pengembangan kredit karbon kehutanan yang berintegritas tinggi dan sejalan dengan standar internasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, saat memberikan keynote speech dalam sesi bertajuk “Navigating Indonesia’s Carbon Market: Challenges, Opportunities and the Road Ahead” di Paviliun Indonesia pada COP30 UNFCCC di Belém, Sabtu (15/11/2025).

Ilham mengatakan penyusunan peraturan menteri kehutanan telah memasuki tahap akhir, namun Kemenhut masih membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan global untuk memastikan seluruh ketentuan benar-benar selaras dengan metodologi internasional. “Sebelum aturan ini dirilis, kami ingin seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari internasional, memberikan masukan,” ujarnya.

Read also:  KLH-KKP Perkuat Sinergi Pengendalian Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan

Ia menjelaskan bahwa Kemenhut memiliki mandat untuk memastikan setiap proyek karbon memenuhi prinsip kualitas, mulai dari penyusunan dokumen proyek (PDD), penerapan prinsip universal yang mengikuti standar internasional, hingga penguatan sistem assurance yang terintegrasi dengan proses perizinan.

Ilham menegaskan pentingnya pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat serta perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan agar proyek karbon tidak menimbulkan konflik sosial maupun tenurial.

Read also:  Perdana untuk Karbon Biru, Gold Standard Terbitkan Design Certification untuk Proyek Yagasu

Dalam sesi yang sama, International Policy Director International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perdagangan karbon di semua segmen.

Dia menyoroti perubahan besar pada pasar karbon sukarela dalam beberapa tahun terakhir, terutama meningkatnya permintaan terhadap kredit berkualitas tinggi. “Pengembang proyek perlu fokus menghasilkan kredit yang berkualitas dan berintegritas tinggi,” ujar Bonzanni.

Read also:  KKP Jajaki Sinergi Industri untuk Pemetaan Ruang Karbon Biru

Head of Carbon Neutralization Science and Strategy Amazon, Jamey Mulligan, juga mengatakan tentang kebutuhan akan pasokan kredit karbon berkualitas.

Dia menjelaskan, bahwa Amazon telah berkomitmen mencapai net-zero pada 2040 sesuai Climate Pledge yang diluncurkan perusahaan pada 2019.

Komitmen itu mencakup dekarbonisasi emisi di seluruh rantai nilai perusahaan serta pemanfaatan kredit karbon berkualitas tinggi untuk menyeimbangkan sisa emisi yang tidak dapat dihilangkan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mempercepat transisi portofolio proyek karbon panas buminya ke mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Paris...

Dari Energi hingga Limbah, Lebih dari 165 Proyek Siap Masuk Mekanisme Kredit Karbon Paris Agreement

Ecobiz.asia — Lebih dari 165 proyek yang telah disetujui negara tuan rumah sedang dalam proses transisi dari mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) menuju mekanisme...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...