Bangun Pasar Karbon Berintegritas, Kemenhut Tampung Masukan Internasional dalam Penyusunan Regulasi

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah memfinalisasi regulasi turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) 110/2025 sebagai pondasi pengembangan kredit karbon kehutanan yang berintegritas tinggi dan sejalan dengan standar internasional.

Hal tersebut disampaikan Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ilham, saat memberikan keynote speech dalam sesi bertajuk “Navigating Indonesia’s Carbon Market: Challenges, Opportunities and the Road Ahead” di Paviliun Indonesia pada COP30 UNFCCC di Belém, Sabtu (15/11/2025).

Ilham mengatakan penyusunan peraturan menteri kehutanan telah memasuki tahap akhir, namun Kemenhut masih membuka ruang dialog dengan pemangku kepentingan global untuk memastikan seluruh ketentuan benar-benar selaras dengan metodologi internasional. “Sebelum aturan ini dirilis, kami ingin seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari internasional, memberikan masukan,” ujarnya.

Read also:  Riset BRIN Ungkap Faktor Emisi Karbon Lamun Indonesia, Jawa–Sumatra Tertinggi

Ia menjelaskan bahwa Kemenhut memiliki mandat untuk memastikan setiap proyek karbon memenuhi prinsip kualitas, mulai dari penyusunan dokumen proyek (PDD), penerapan prinsip universal yang mengikuti standar internasional, hingga penguatan sistem assurance yang terintegrasi dengan proses perizinan.

Ilham menegaskan pentingnya pembagian manfaat yang adil kepada masyarakat serta perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan agar proyek karbon tidak menimbulkan konflik sosial maupun tenurial.

Read also:  Soroti Stagnansi Pasar Karbon Nasional, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Dalam sesi yang sama, International Policy Director International Emissions Trading Association (IETA) Andrea Bonzanni menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam perdagangan karbon di semua segmen.

Dia menyoroti perubahan besar pada pasar karbon sukarela dalam beberapa tahun terakhir, terutama meningkatnya permintaan terhadap kredit berkualitas tinggi. “Pengembang proyek perlu fokus menghasilkan kredit yang berkualitas dan berintegritas tinggi,” ujar Bonzanni.

Read also:  Indonesia Gabung Coalition to Grow Carbon Markets, Bawa Pengalaman Kelola Proyek Karbon Hutan

Head of Carbon Neutralization Science and Strategy Amazon, Jamey Mulligan, juga mengatakan tentang kebutuhan akan pasokan kredit karbon berkualitas.

Dia menjelaskan, bahwa Amazon telah berkomitmen mencapai net-zero pada 2040 sesuai Climate Pledge yang diluncurkan perusahaan pada 2019.

Komitmen itu mencakup dekarbonisasi emisi di seluruh rantai nilai perusahaan serta pemanfaatan kredit karbon berkualitas tinggi untuk menyeimbangkan sisa emisi yang tidak dapat dihilangkan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Taman Nasional Way Kambas Jadi Lokasi Proyek Karbon Offset Pertama di Kawasan Konservasi

Ecobiz.asia — Pemerintah mulai menyiapkan proyek percontohan karbon offset pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia, dengan Taman Nasional Way Kambas di Provinsi Lampung...

Indonesia Gabung Coalition to Grow Carbon Markets, Bawa Pengalaman Kelola Proyek Karbon Hutan

Ecobiz.asia — Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, sebuah inisiatif internasional yang bertujuan memperkuat pasar karbon berintegritas tinggi dan memperluas...

Mahasiswa UGM Bikin Alat Penyerap Karbon dari Limbah Plastik, Berbiaya Rendah

Ecobiz.asia — Inovasi pemanfaatan limbah plastik untuk penangkapan emisi karbon mengantarkan tim mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) meraih Gold Medal dalam ajang 6th Indonesia...

Riset BRIN Ungkap Faktor Emisi Karbon Lamun Indonesia, Jawa–Sumatra Tertinggi

Ecobiz.asia — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap bahwa faktor emisi karbon dari ekosistem padang lamun di Indonesia bervariasi secara regional, dengan wilayah...

Soroti Stagnansi Pasar Karbon Nasional, DPR Dorong Pembentukan Kementerian Perubahan Iklim

Ecobiz.asia — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ateng Sutisna, mendorong pembentukan kementerian atau lembaga khusus perubahan iklim untuk...

TOP STORIES

Gakkum Kehutanan–Satgas PKH Tertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Solok Selatan

Ecobiz.asia — Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera bersama Satgas Halilintar Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menggelar operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)...

Sriwijaya Capital Invests Up to US$20 Mil. in SESNA to Expand Solar Power Projects

Ecobiz.asia — Southeast Asia–focused private equity firm Sriwijaya Capital has invested up to US$ 20 million in PT Sumber Energi Surya Nusantara (SESNA), marking...

PDC Perkuat Budaya HSSE, Tekankan Akuntabilitas Pimpinan dan Kepatuhan Pekerja

Ecobiz.asia - PT Patra Drilling Contractor (PDC) memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja dengan menempatkan akuntabilitas pimpinan dan kepatuhan pekerja sebagai pilar utama penerapan...

ASEAN Smart Energy & Energy Storage Expo 2026

Ecobiz.asia - Supported by the Ministry of Energy of Thailand, the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), and the Thailand Convention and Exhibition Bureau...

Indonesia to Unveil Transport Decarbonisation Roadmap by May 2026

Ecobiz.asia — Indonesia is preparing a national roadmap to decarbonise its transport sector as part of efforts to cut carbon emissions and meet its...