Tujuh Peluang Ekonomi Dari Penutupan TPA Open Dumping, Nilainya Triliunan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mempublikasikan hasil studi komprehensif mengenai peluang ekonomi yang timbul dari program penutupan 343 TPA open dumping di Indonesia. 

Studi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengidentifikasi setidaknya 7 sektor bisnis potensial dengan nilai ekonomi total mencapai Rp127,5 triliun per tahun yang dapat dikembangkan melalui transformasi sistem pengelolaan sampah nasional.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan penutupan TPA open dumping dan transformasi menuju sistem pengelolaan sampah terintegrasi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi signifikan. 

Read also:  Tekanan Capai 250 Bar, Bahlil Sebut Uji Coba Ganti LPG ke CNG Selesai 2-3 Bulan

Baca juga: Pengelola Tambang Martabe, Agincourt Resources Kembali Raih PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup

Peluang ini mencakup pengembangan industri daur ulang material, produksi kompos dan pupuk organik, pembangkit listrik berbasis sampah, produksi bahan bakar alternatif, sistem pemulihan material berharga, serta jasa konsultasi dan teknologi pengelolaan sampah. 

“Data dari Komisi XII DPR mengkonfirmasi potensi penciptaan lapangan kerja baru dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat,” jelas Menteri Hanif saat Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Kamis (27/2/2025).

Berdasarkan hasil kajian ekonomi, tujuh sektor bisnis potensial yang teridentifikasi meliputi:

(1) Industri Daur Ulang Material dengan potensi nilai ekonomi Rp42,3 triliun per tahun, meliputi daur ulang plastik, kertas, logam, dan kaca; 

Read also:  Laporan IEA: Indonesia Peringkat Kedua Emisi Metana Energi Fosil di Asia Selatan dan Tenggara

(2) Produksi Kompos dan Pupuk Organik dengan potensi nilai ekonomi Rp18,7 triliun per tahun; 

Baca juga: Peringati HPSN,  Nestle Indonesia Edukasi Siswa SD Bijak Kelola Sampah

(3) Waste-to-Energy dengan potensi nilai ekonomi Rp26,5 triliun per tahun; 

(4) Produksi Refuse-Derived Fuel (RDF) dengan potensi nilai ekonomi Rp13,8 triliun per tahun; 

(5) Sistem Urban Mining untuk pemulihan logam berharga dengan potensi nilai ekonomi Rp9,7 triliun per tahun; 

(6) Ekonomi Berbagi dan Aplikasi Sampah Digital dengan potensi nilai ekonomi Rp7,2 triliun per tahun; 

Read also:  Presiden Prabowo Lantik Jumhur Hidayat Jadi Menteri LH, Hanif Faisol Wakil Menko Pangan

(7) Jasa Konsultasi dan Teknologi Pengelolaan Sampah dengan potensi nilai ekonomi Rp9,3 triliun per tahun. 

Baca juga: Peringati Hari Peduli Sampah Nasional 2025, KLH Bidik Asta Lokasi Aksi

Studi ini juga mengidentifikasi 12 model bisnis berkelanjutan yang dapat dikembangkan oleh UMKM, koperasi, dan startup dengan kebutuhan investasi awal mulai dari Rp250 juta hingga Rp5 miliar dan proyeksi Internal Rate of Return (IRR) berkisar antara 18-27% untuk periode investasi 5 tahun.

“Titik balik tidak hanya berdampak pada kesadaran setiap individu, tetapi juga peluang implementasi ekonomi sirkuler serta penciptaan lapangan pekerjaan sektor lingkungan (green jobs),” tambah Hanif. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...

Peminat Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Danantara Membludak, Didominasi Perusahaan China

Ecobiz.asia – Minat investor terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang dikembangkan Danantara Investment Management (DIM) melonjak tajam pada gelombang kedua seleksi mitra...

Indonesia Perkuat Diplomasi Energi Bersih, Gandeng Afrika dan Asia Dorong Transisi Energi Global

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat diplomasi energi bersih dengan menggandeng Madagascar, Nepal, Kenya, dan Jerman dalam forum South-South and Triangular Cooperation on Renewable Energy (SSTC...

Survei: Publik Asia Tenggara Desak Bank Hentikan Pendanaan PLTU Batu Bara Industri

Ecobiz.asia – Mayoritas masyarakat di Asia Tenggara mendesak sektor perbankan menghentikan pembiayaan proyek batu bara baru, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang...

Kemenhut Luncurkan Film Dokumenter “Merawat Esok”, Rekam Aksi Pengurangan Emisi Karbon Kehutanan

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meluncurkan film dokumenter berjudul "Merawat Esok" yang merekam berbagai aksi pengurangan emisi karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui...

TOP STORIES

Dongkrak Kinerja Bisnis, Pertamina Optimalkan AI dan Digitalisasi

Ecobiz.asia – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat transformasi digital melalui pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan digital analytics untuk meningkatkan efektivitas operasional sekaligus mendongkrak kinerja...

Perkuat Keandalan Pembangkit Termal dalam Mendukung Transisi Energi, PLN NP Kolaborasi dengan Mitsubishi Power

Ecobiz.asia – PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memperkuat peran pembangkit listrik termal dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional di tengah percepatan transisi energi...

Tiga Perguruan Tinggi Gelar Workshop Literasi Artificial Intelligence (AI) untuk Guru TPA

Ecobiz.asia – Tiga perguruan tinggi, yakni Institut Teknologi PLN (IT PLN), Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), dan Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), menggelar Workshop Literasi...

Indonesia Prepares Energy Sector Carbon Trading Rules, Targets Up to US$7.7 Billion in Green Financing

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing new regulations for carbon trading in the energy sector as part of...

TuK Indonesia Soroti Minimnya Partisipasi Publik dalam Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan, Desak Pencegahan Greenwashing

Ecobiz.asia — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia) mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan pengawasan praktik greenwashing dalam...