Optimalkan Aset BMN, PHR Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan atas upayanya mengelola aset Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas. 

PHR mendapatkan predikat Terbaik Pertama sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan Tingkat Optimalisasi Aset terbesar 2024 serta Terbaik Kedua KKKS dengan Tingkat Pengelolaan Aset Teraktif 2024.

“Industri hulu migas dan batubara memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, baik melalui penerimaan negara, alokasi gas domestik, maupun investasi di sektor eksplorasi dan eksploitasi,” jelas Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Purnama T. Sianturi di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Baca juga: Resmikan Upgraded Pematang Substation, PHR Siap Pacu Produksi

Read also:  PHE Andalkan Teknologi untuk Tingkatkan Produksi dari Lapangan Migas Mature

Ia menambahkan, sektor ini berkontribusi pada pendapatan negara baik melalui pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, BMN Hulu Migas dan BMN eks PKP2B tercatat sebagai Aset Lainnya dengan nilai mencapai Rp630,4 triliun dan Rp2,94 triliun. Kontribusi besar ini mencerminkan potensi penerimaan negara yang terus dioptimalkan. 
 
Meski demikian, ia mengaku ada sejumlah tantangan dalam hal pengelolaan aset hulu migas, diantaranya masalah pencatatan aset dan pemanfaatannya oleh pihak ketiga tanpa izin. 

Ia menegaskan pihaknya akan terus berupaya memastikan semua aset tercatat dengan baik dan sesuai ketentuan. Salah satunya, dengan mempercepat sertifikasi aset hulu migas untuk memastikan aspek legalitas dan optimalisasi penggunannya.
 
Sementara itu, Pj Corporate Secretary PHR Regional 1 – Sumatera Eviyanti Rofraida mengatakan apresiasi ini akan semakin menambah semangat untuk terus berkontribuasi positif melalui upaya terbaik dalam pengelolaan aset.
 
“Aset BMN Hulu Migas sangat penting bagi aktivitas operasional. Kami selalu upayakan yang terbaik dengan terus menjaga sinergi demi optimalisasi aset milik negara. Kami juga mohon sinergi dari berbagai pihak untuk pengamanan BMN,” ungkapnya.

Read also:  PLTS Terapung Karangkates Capai 70% Konstruksi, Bidik Produksi Listrik Perdana Desember

Baca juga: Inovasi PHR Zona 1, Kombinasi Velocity String dan SSD Maksimalkan Produksi

Salah satu yang aktif dilakukan PHR adalah dengan upaya pensertifikatan lahan BMN Tanah Hulu Migas. Langkah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan BMN Hulu Migas. 

Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan alas hak tertinggi yang sah dan memberikan perlindungan hukum untuk memastikan kelangsungan kegiatan operasi usaha hulu migas di lapangan berjalan dengan lancar.  

Read also:  Potensi Biomassa Indonesia Capai 83,4 Juta Ton, PLN EPI Perluas Bisnis Bioenergi

Penerbitan sertifikat merupakan wujud kolaborasi yang sinergis dari seluruh stakeholders pertanahan, baik BPN, Kementerian Keuangan, SKK Migas, serta PHR selaku KKKS. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

SKK Migas Raih Penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari Garuda Indonesia

Ecobiz.asia – SKK Migas meraih penghargaan Top Performance Corporate 2026 dari PT Garuda Indonesia dalam ajang Garuda Indonesia MICE Experience 2026. Penghargaan tersebut diberikan...

PHM Targetkan Penanaman 600 Ribu Mangrove di Mahakam, Total Program Capai 3,1 Juta Bibit

Ecobiz.asia – PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) bersama Pertamina Foundation menargetkan penanaman sekitar 600 ribu pohon mangrove di lahan seluas 32,41 hektare di Kalimantan...

Sumur GBD-B Medco di Tarakan Hasilkan 500 Barel Minyak per Hari, Lampaui Target Awal

Ecobiz.asia -- Optimalisasi lapangan migas mature masih menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan...

April Group Tunggu Penjelasan Resmi soal Pencabutan Izin Konsesi 338.536 Hektare PT RAPP di Riau

Ecobiz.asia – Manajemen April Group menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi dan penjelasan pemerintah setelah menerima informasi mengenai pencabutan izin konsesi kehutanan seluas sekitar 338.536...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...