Ecobiz.asia – Indonesia menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan nasional dalam proses pembentukan Tropical Forest Finance Facility (TFFF) dan Tropical Forest Investment Fund (TFIF), sebagai upaya memastikan mekanisme pendanaan global bagi perlindungan hutan tropis selaras dengan prioritas nasional.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam pertemuan informal TFFF di Blue Zone, Belém, Brasil, Jumat (14/11/2025), yang mempertemukan perwakilan Brasil, Indonesia, Jerman, Norwegia, dan Prancis.
Pertemuan tersebut membahas langkah lanjutan pascapeluncuran TFFF dan TFIF pada 6 November 2025, termasuk desain kelembagaan dan persyaratan teknis yang perlu dipenuhi negara-negara peserta.
Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Brasil sebagai inisiator pembentukan TFFF dan menyambut baik inisiatif global ini. Namun, Indonesia menegaskan bahwa mekanisme pendanaan baru harus selaras dengan arsitektur iklim nasional agar implementasinya efektif dan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang sudah ada.
Haruni menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan koordinasi lintas kementerian, dipimpin Kementerian Koordinator, untuk menyusun posisi nasional terkait tata kelola TFFF dan TFIF. Proses ini dinilai penting untuk memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab serta harmonisasi dengan kebijakan yang sedang berjalan.
Indonesia juga menekankan bahwa negara telah memiliki Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) sebagai basis pemantauan hutan tropis. Pemerintah, menurut Haruni, terus memperbarui metodologi teknis terkait definisi, sumber data, pelaporan, transparansi, dan verifikasi agar selaras dengan persyaratan TFFF dan masuk dalam kriteria kelayakan.
Indonesia menyatakan siap melanjutkan dialog teknis dan kolaborasi dengan seluruh mitra untuk menyempurnakan desain TFFF dan TFIF. Indonesia menegaskan komitmennya memastikan bahwa inisiatif pendanaan global tersebut memberikan manfaat nyata bagi perlindungan hutan tropis sekaligus tetap sejalan dengan sistem nasional yang telah dibangun. ***
