Menhut Tegaskan Komitmen Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Pengakuan Hutan Adat di Forum Global Rio

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

Hal itu disampaikan saat menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (4/11/2025).

Dalam forum yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales itu, Raja Juli Antoni mengungkapkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengakuan hutan adat hingga 1,4 juta hektare pada periode 2025–2029.

Read also:  Respons Toba Pulp Lestari (INRU) Usai Masuk Daftar 28 Perusahaan yang Dicabut Izinnya

“Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujarnya di hadapan para menteri dan perwakilan dari berbagai negara.

Ia menjelaskan, pada Maret 2025 pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui langkah ini, Indonesia menargetkan pengakuan tambahan seluas 1,4 juta hektare hutan adat baru hingga 2029.

Menurutnya, pengakuan hutan adat tidak hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga terbukti mampu menekan laju deforestasi hingga 30–50 persen, berdasarkan data SOIFO 2024.

Read also:  KLH Resmi Cabut Persetujuan Lingkungan 28 Perusahaan di Sumatra

“Melalui dukungan terhadap tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas negara dan pertukaran data global untuk menanggulangi kejahatan lingkungan, termasuk perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi lintas batas.

“Indonesia siap berkolaborasi dalam koalisi global untuk menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini bagi generasi mendatang,” katanya.

Read also:  Indonesia–Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Periode Keempat, Perkuat Partisipasi Publik dalam Aksi Iklim

Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik langkah Indonesia. “Kami mengapresiasi komitmen berani Indonesia dalam mengakui 1,4 juta hektare hutan adat sebagai bagian dari kepemimpinannya dalam menekan deforestasi. Ini contoh inspiratif bagaimana tata kelola hutan yang kuat dapat melindungi manusia dan planet,” ujarnya.

Forum United for Wildlife Global Summit tahun ini juga dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William serta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional, dengan tema perlindungan pelestari alam dan pemberantasan kejahatan lingkungan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Indonesia–Norwegia Luncurkan Layanan Dana Masyarakat Periode Keempat, Perkuat Partisipasi Publik dalam Aksi Iklim

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan (Small Grant) Periode Keempat guna memperkuat partisipasi publik dalam mendukung pencapaian...

Kelola Sampah Plastik Laut, Pemkab Berau dan WWF Indonesia Operasikan TPS3R RUPIAH di Pulau Derawan

Ecobiz.asia — Pemerintah Kabupaten Berau bersama WWF Indonesia mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) RUPIAH (Rumah Pilah Sampah) di Pulau Derawan sebagai...

TOP STORIES

Indonesia Belajar dari India, Tekan Biaya Pembangkitan PLTS hingga 3 Sen Dolar per kWH

Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia mempelajari pengalaman India dalam menekan biaya pembangkitan listrik tenaga surya sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan...

Dorong Hilirisasi, Menteri Bahlil Mau Setop Ekspor Timah

Ecobiz.asia — Pemerintah membuka peluang penghentian ekspor timah mentah sebagai bagian dari penguatan agenda hilirisasi nasional guna mendorong transformasi ekonomi dan memperkuat basis industri...

Bekasi Darurat Sampah, Menteri LH Minta Warga Kelola Sampah Mulai dari Rumah

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Kota Bekasi berada dalam kondisi darurat sampah seiring timbulan limbah harian yang mencapai 1.801 ton. Perubahan perilaku masyarakat menjadi...

Internalisasi Dampak Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Jadi Kunci Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan

Ecobiz.asia — Internalisasi dampak perubahan iklim dan pemanfaatan nilai ekonomi karbon dinilai semakin mendesak bagi perusahaan, seiring perubahan struktural ekonomi dan meningkatnya tuntutan regulasi...

Dorong Pengembangan Ekonomi Karbon, Atkarbonist Gandeng Sucofindo dan DMB Global

Ecobiz.asia — Asosiasi Penggiat Karbon dan Bisnis Berkelanjutan atau Atkarbonist menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo dan PT Daya Mitra Bersama (DMB) Global untuk...